TERAS JABAR — Konferensi Republik mengusulkan tiga model kepemimpinan sebagai pijakan untuk mengonsolidasikan organisasi masyarakat sipil agar mampu berdiri sebagai salah satu pilar republik, yaitu kepemimpinan yang institusional, kolektif, dan intrinsik. Rumusan itu menjadi salah satu hasil utama forum konsolidasi nasional yang tetap berlangsung meski lokasi penyelenggaraannya dibatalkan sehari sebelum acara. Forum yang berpindah ke format daring dan luring terbatas itu diikuti lebih dari 200 peserta yang bertahan sepanjang acara secara daring dan lebih dari 100 peserta yang hadir langsung.
Ketua Umum Konferensi Republik, Sudirman Said, menjelaskan ketiga model itu sebagai dasar menata pengorganisasian masyarakat sipil yang selama ini tersebar dan beragam. Menurutnya, keragaman organisasi masyarakat sipil tidak mungkin dirapikan dengan memusatkannya pada satu sosok atau satu lembaga. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang bersandar pada lembaga dan aturan yang bekerja, dipikul secara kolektif oleh banyak pihak, dan berpijak pada nilai yang sama.
Atas dasar itu, Konferensi Republik merancang pengorganisasiannya sebagai jejaring yang menautkan banyak kelompok tanpa menundukkan salah satunya. “Ini untuk mengingatkan bahwa republik ini bukan milik perseorangan,” ujar Sudirman, Minggu (28/6/2026).
Sekretaris Jenderal Konferensi Republik, Yanuar Nugroho, menegaskan ketiga model itu sekaligus menandai apa yang ditinggalkan. Kepemimpinan yang dibangun bukan kepemimpinan yang mengandalkan popularitas, bukan yang berpusat pada sosok perorangan, dan bukan yang sekadar menumpuk jabatan sebagai nama. “Ini bukan tentang siapa, tetapi tentang bagaimana,” ujar Yanuar.
Ia menilai terlalu lama publik dibiarkan pada kepemimpinan yang pragmatis dan egosentrik, dan forum ini mengajukan alternatif. “Tujuannya mengembalikan warga negara menjadi subjek, bukan objek,” katanya.
Sudirman Said juga menyatakan rasa syukur atas energi yang muncul dalam forum dan menyebut antusiasme itu tidak bergeser sedikit pun kendati acara sempat menghadapi dinamika. Ia menilai watak forum tetap terjaga: tumbuh dari bawah, kolektif, dan partisipatif.
Wakil Ketua Umum, Jaleswari Pramodhawardhani, menegaskan pembatalan acara justru tidak menumbuhkan pesimisme. Ia mencatat ratusan peserta tetap bertahan dari awal hingga akhir, baik secara daring maupun di lokasi. “Hari ini republik tanpa warga begitu terasa,” katanya.
Menurut Jaleswari, percakapan sengaja dibuka di ruang publik, bukan di ruang tertutup, agar gagasan-gagasan yang sebenarnya saling terhubung dapat distrukturkan bersama dan dikonkretkan menjadi aksi. Ia menekankan diskusi tidak berhenti pada upaya merangkum kesamaan, tetapi juga merawat perbedaan. “Bukan cuma antusiasme, tetapi betapa kita mencintai Indonesia,” ujarnya.
