TERASJABAR.ID – Puluhan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Majalengka menggelar aksi protes di Kota Majalengka, Senin (15/6/2026). Mengusung tagar #MajalengkaBergerak, massa bergerak melakukan long march sejauh hampir satu kilometer dari kawasan Gedung Juang menuju Gedung DPRD Kabupaten Majalengka.
Sepanjang perjalanan, peserta aksi membawa spanduk besar, poster berisi tuntutan, dan meneriakkan yel‑yel kritikan tajam terhadap kebijakan pemerintah. Suasana sempat memanas saat massa memblokade ruas Jalan KH Abdul Halim hingga membuat arus kendaraan tersendat sejenak.
Berbagai tulisan protes terlihat terpampang, antara lain “BBM Naik Rakyat Menjerit” dan “Korupsi di Depan Rakyat Sengsara”.
Dalam orasinya, para perwakilan mahasiswa menegaskan turun ke jalan bukan demi kepentingan politik, melainkan menyuarakan keresahan nyata masyarakat. “Ketika harga BBM naik, harga kebutuhan pokok ikut naik. Ongkos transportasi naik. Biaya distribusi naik. Yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil,” tegas salah satu orator disambut sorak sorai massa.
Massa mengakui kenaikan harga Pertamax — dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter atau lebih dari 32 persen sejak 10 Juni 2026 — dipengaruhi faktor global seperti konflik geopolitik, gangguan pasokan, dan pelemahan nilai tukar rupiah. Meski Pertalite masih dipertahankan harganya, dampak berantai kenaikan energi tetap dirasakan hingga ke lapisan terbawah. “Pedagang, petani, buruh, dan pelaku UMKM ikut tertekan daya belinya,” tambahnya.
Sesudah berorasi di tengah jalan, aksi dilanjutkan ke halaman Gedung DPRD Majalengka. Di sana, para mahasiswa mendesak agar aspirasi mereka diterima langsung oleh pimpinan dewan. Ada lima poin utama yang disampaikan, diantaranya, mengurangi pemborosan APBN, mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih, mengatasi kenaikan BBM dan pelemahan rupiah, meninjau kembali UU TNI dan UU Polri, serta menuntut tanggung jawab pemerintah atas kebijakan yang merugikan masyarakat.
“Negara harus hadir melindungi rakyat di tengah tekanan ekonomi ini,” ujarnya.
Meski sempat mengganggu kelancaran lalu lintas, seluruh rangkaian unjuk rasa berjalan kondusif dan terkendali di bawah pengawalan ketat kepolisian. Mahasiswa menegaskan gerakan ini adalah wujud kontrol sosial agar kebijakan publik tetap berpihak pada kepentingan rakyat luas.(*)
