TERASJABAR.ID – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah memperkuat integrasi data kesehatan, asuransi, dan layanan keimigrasian guna meningkatkan perlindungan bagi jemaah haji Indonesia menjelang puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) 1447 H/2026 M.
Dalam keterangannya di Makkah, Senin (25/5/2026), Rieke menilai sistem layanan terpadu menjadi kebutuhan mendesak mengingat jumlah jemaah Indonesia mencapai sekitar 221 ribu orang, dengan sebagian besar terdiri dari lansia dan kelompok berisiko tinggi.
Menurutnya, layanan kesehatan di Arab Saudi sebenarnya sudah tersedia melalui sistem Council Health Insurance (CHI), operator asuransi Tawuniya, serta Total Care Saudi yang terhubung dengan visa haji internasional.
Namun, koordinasi data dari Indonesia dinilai masih belum optimal sehingga pelayanan terhadap jemaah belum bisa berjalan maksimal.
“Persoalan utamanya adalah belum adanya integrasi data, protokol layanan, dan komando terpadu dari Indonesia,” kata Rieke, sebagaimana ditulis Parlementaria pada Senin, 25 Mei 2026.
Rieke menjelaskan, rumah sakit di Arab Saudi kerap menerima pasien jemaah dalam kondisi darurat tanpa memiliki akses lengkap terhadap riwayat penyakit, alergi obat, maupun data komorbid.
Situasi tersebut dinilai dapat memperlambat penanganan medis, terutama saat fase Armuzna yang identik dengan aktivitas padat dan mobilitas tinggi.
Karena itu, ia meminta perlindungan jemaah dilakukan secara terpadu melalui kerja sama antara Kementerian Haji, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, dan otoritas keimigrasian.
Selain itu, Rieke juga menekankan pentingnya penguatan peran Konjen RI di Jeddah dan KJRI Makkah sebagai pusat koordinasi lapangan, termasuk dalam layanan rumah sakit, klaim asuransi, perlindungan WNI, hingga penanganan masalah keimigrasian jamaah.
Untuk jangka pendek, ia mengusulkan integrasi data kesehatan jemaah dengan sistem Saudi, penguatan layanan medis bagi lansia, hotline terpadu 24 jam, serta pembentukan posko gabungan kesehatan dan keimigrasian di Makkah dan Madinah.
Sementara untuk jangka panjang, pemerintah didorong membangun sistem perlindungan terpadu berbasis data real time agar pelayanan jamaah semakin cepat dan optimal.-***
