TERASJABAR.ID – Tantangan terbesar tata kelola kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) saat ini bukan lagi soal perkembangan teknologinya, melainkan bagaimana nilai dan etika dapat diterjemahkan menjadi regulasi yang mengikat.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa etika tidak memiliki kekuatan interaktif sehingga perlu diterjemahkan menjadi sebuah regulasi yang memiliki sanksi dan hukuman.
“Jadi tantangannya dalam setiap obrolan soal etika ini adalah seberapa jauh etik ini kemudian bisa menjadi dasar dalam pembangunan regulasi karena tanpa kekuatan hukum itu percuma. Etika tidak punya kekuatan interaktif, tapi kalau regulasi ada sanksi dan hukuman,” jelasnya dalam audiensi bersama Globethics di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (13/05/2026).
Menurutnya, tidak semua perusahaan menganggap etika sebagai faktor penting yang perlu dimitigasi.
Namun demikian, Wamen Nezar mengatakan kepedulian terhadap etika mulai tumbuh, yang ditunjukkan dengan perusahaan teknologi merekrut lulusan humaniora dan filsafat untuk membantu mengevaluasi produk mereka yang bersentuhan dengan manusia.
Ia pun mengapresiasi usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan teknologi untuk memitigasi risiko etis yang dapat muncul.
“Sekarang risiko etis itu jadi salah satu kategori di dalam perusahaan teknologi. Tadinya itu tidak ada dalam hirarki risiko mereka. Jadi itu satu kemajuan menurut saya, bahwa ada kepedulian tentang etika,” tandasnya.
Ia menambahkan bahwa dalam pengembangan teknologi baru, seperti kecerdasan artifisial (AI), aspek etika dinilai sebagai komponen penting karena konflik-konflik nilai yang dapat timbul.
