TERASJABAR.ID— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung bersama Pemerintah Kota Bandung tengah menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko. Regulasi tersebut saat ini telah memasuki tahap akhir pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) 14 DPRD Kota Bandung.
Anggota Pansus 14 DPRD Kota Bandung, dr. Agung Firmansyah Sumantri, mengatakan bahwa kehadiran raperda ini merupakan upaya menjaga kesehatan masyarakat sekaligus ketertiban sosial di Kota Bandung yang memiliki dinamika sosial sangat cepat.
Menurutnya, sebagai kota pusat pendidikan, ekonomi kreatif, dan aktivitas generasi muda, Bandung memiliki energi sosial yang besar namun juga menghadapi berbagai tantangan sosial.
“Dalam beberapa tahun terakhir, indikator kesehatan masyarakat dan dinamika sosial menunjukkan adanya perubahan pola perilaku seksual di masyarakat, khususnya pada kelompok usia muda. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan moralitas sosial, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, ketahanan keluarga, serta perlindungan anak dan remaja,” ujar Agung.
Ia menegaskan, regulasi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengatur ruang privat warga negara. Sebaliknya, raperda ini dirancang sebagai instrumen kebijakan publik untuk melindungi masyarakat dari dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkan oleh perilaku seksual berisiko.
“Pendekatan yang digunakan dalam raperda ini tidak bersifat represif. Fokusnya lebih pada pencegahan, edukasi, pembinaan, serta penguatan ketahanan keluarga,” katanya.
Secara epidemiologis, lanjut Agung, perilaku seksual berisiko memiliki hubungan erat dengan berbagai persoalan kesehatan masyarakat, termasuk penyebaran infeksi menular seksual seperti Human Immunodeficiency Virus (HIV).
Sebagai kota metropolitan dengan mobilitas penduduk yang tinggi, Bandung tidak terlepas dari tantangan tersebut. Karena itu pemerintah daerah dinilai perlu mengambil langkah preventif dan edukatif untuk menekan penyebaran penyakit menular seksual serta dampak sosial yang menyertainya.
Selain aspek kesehatan, raperda ini juga menekankan pentingnya pengaturan perilaku di ruang publik. Menurut Agung, ruang publik harus tetap menjadi ruang bersama yang nyaman bagi seluruh warga.“Aktivitas yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial atau bertentangan dengan norma kesusilaan yang hidup di masyarakat tentu perlu diatur secara proporsional,” jelasnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa regulasi ini tidak ditujukan untuk mendiskriminasi identitas atau orientasi pribadi seseorang. Negara tidak mengatur ranah privat individu selama tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan orang lain.
“Yang diatur adalah perilaku di ruang publik yang memiliki implikasi terhadap kesehatan masyarakat, perlindungan anak, serta ketertiban sosial,” ujarnya.
Dalam raperda ini, keluarga juga ditempatkan sebagai pilar utama dalam upaya pencegahan perilaku seksual berisiko. Ketahanan keluarga dinilai menjadi fondasi penting bagi kesehatan sosial masyarakat.
Pendidikan kesehatan reproduksi yang benar, komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, serta penguatan nilai-nilai keluarga menjadi bagian dari strategi pencegahan jangka panjang.
Agung menambahkan, proses pembahasan raperda tersebut telah melalui berbagai tahapan, mulai dari kajian akademik, diskusi publik, hingga harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pansus 14 DPRD Kota Bandung juga memastikan substansi regulasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, konstitusi, maupun kerangka hukum nasional.Dalam beberapa minggu ke depan, raperda ini diharapkan dapat segera memasuki tahap finalisasi sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah.
“Kehadiran regulasi ini bukanlah akhir dari upaya menjaga kesehatan dan ketertiban sosial di Kota Bandung. Setelah perda disahkan, pekerjaan besar berikutnya adalah memastikan implementasinya berjalan secara bijaksana, edukatif, dan humanis,” katanya.
Ia berharap melalui regulasi yang tepat dan pelaksanaan yang bijak, Bandung dapat terus berkembang sebagai kota modern yang tetap berakar pada nilai-nilai moral, budaya, dan kemanusiaan.
“Tujuan utama dari raperda ini adalah memastikan setiap warga Bandung dapat hidup dalam lingkungan sosial yang sehat, aman, dan bermartabat,” pungkasnya.
