TERASJABAR.ID – Komisi II DPR RI turun langsung ke Sumatera Barat untuk meninjau perkembangan penanganan dan pemulihan pascabanjir bandang.
Kunjungan ini bertujuan memastikan para korban tidak terlalu lama berada dalam ketidakpastian.
Agenda tersebut merupakan bagian dari Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, dengan pertemuan bersama jajaran pemerintah provinsi di Kantor Gubernur, Kota Padang.
Wakil Ketua Komisi II, Bahtra Banong, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan pemulihan.
Ia meminta agar pendataan kebutuhan mendesak warga dilakukan cepat dan bertahap, khususnya oleh instansi pertanahan dan kependudukan.
“Misalnya berapa banyak penduduk kita yang terdampak, terus kemudian yang kehilangan rumah agar tahu yang dibangun rumahnya berapa. Terus yang kehilangan sawahnya harus diganti, misalnya berapa luas sawahnya yang dikembalikan menjadi lahan kembali,” ungkapnya, seperti ditulis Parlementaria pada Sabtu, 21 Februari 2026.
Selain itu, Wakil Ketua Komisi II lainnya, Aria Bima, menekankan pentingnya lokasi relokasi yang strategis dan mudah diakses.
Menurutnya, pemindahan warga dari zona rawan tidak boleh dilakukan tanpa perencanaan matang, terutama terkait akses layanan publik, pendidikan, dan fasilitas kesehatan.
Namun, penyediaan lahan di Sumbar bukan perkara mudah. Banyak wilayah berstatus tanah adat atau ulayat, sehingga memerlukan pendekatan kultural dan legal yang tepat.
Komisi II berharap dialog antara pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, serta tokoh adat dapat menghasilkan solusi konkret demi kepastian hunian layak bagi para korban.-***
