TERASJABAR.ID – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menekankan perlunya relaksasi kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan industri hilirisasi timah nasional.
Ia menyoroti beban pajak ganda, mulai dari PPH hingga royalti yang mencapai 11 persen, yang membuat produk turunan timah dalam negeri kalah bersaing dibandingkan barang impor.
Sugeng menilai harga bahan baku yang kompetitif sangat penting agar produsen lokal, seperti pembuat tin solder atau chemical tin, bisa mengolah bahan dari dalam negeri.
“Sangat ironis jika produsen tin solder atau chemical tin kita justru merasa lebih murah mengimpor bahan baku dari luar dibanding mengambil dari dalam negeri sendiri. Tanpa adanya insentif atau relaksasi pajak yang tepat, industri hilir kita akan sulit berkembang menjadi pemain global,” jelas Sugeng, sebagaimana ditulis Parlementaria pada Jumat, 13 Februari 2026.
Ia menyebut ironis jika produsen lebih memilih impor karena biaya lebih rendah, sementara tanpa insentif atau relaksasi pajak yang tepat, industri hilir sulit berkembang dan menjadi pemain global.
Menurut data industri, Indonesia menyumbang sekitar 18 persen produksi timah dunia, namun hilirisasi sebagian besar masih terbatas pada logam timah (ingot).
Padahal, permintaan global untuk produk hilir seperti solder dan bahan kimia timah tinggi, terutama untuk industri elektronik, otomotif, dan penerbangan.
Sugeng menekankan bahwa dukungan fiskal dapat menciptakan ekosistem industri efisien sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Ia mendorong kolaborasi lebih erat antara Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), Kementerian ESDM, dan BUMN seperti PT Timah Tbk untuk menelusuri kendala pajak.
Tujuannya, kekayaan alam Indonesia bisa diolah hingga produk akhir, negara tetap memperoleh pendapatan, pengusaha untung, dan masyarakat menikmati lapangan kerja dari industri hilir yang sehat.-***
