TERASJABAR.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menilai sikap terbuka Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap keterlibatan publik dalam pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah positif yang perlu dikawal dengan sungguh-sungguh agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
Menurut Netty, ajakan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, termasuk dengan mendokumentasikan menu MBG, menunjukkan kesadaran bahwa program berskala nasional ini membutuhkan sistem pengawasan yang tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat atau satu lembaga.
Dengan jutaan anak sebagai sasaran, partisipasi publik dinilai menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan program.
“Program MBG menyasar jutaan anak di seluruh Indonesia. Dengan cakupan sebesar itu, maka pengawasannya tidak bisa bertumpu pada pemerintah pusat atau satu lembaga saja. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting,” ujar Netty, seperti ditulis Parlementaria pada Rabu (28/1/2026).
Ia menegaskan bahwa keterbukaan tersebut harus disertai mekanisme tindak lanjut yang jelas, transparan, dan berkeadilan.
Laporan serta masukan dari masyarakat, kata Netty, harus benar-benar dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan, bukan sekadar menjadi konsumsi publik tanpa penyelesaian nyata.
Netty juga mengingatkan agar kritik dari orang tua maupun guru tidak dipandang sebagai hambatan.
Sebaliknya, masukan tersebut harus dilihat sebagai bagian dari upaya memastikan mutu gizi, keamanan pangan, serta pemenuhan hak anak sebagai penerima manfaat utama.
Lebih lanjut, ia menilai penguatan kapasitas pelaksana di lapangan, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sangat menentukan keberhasilan program.
Transparansi, akuntabilitas, dan respons terhadap masukan publik harus menjadi bagian dari tata kelola MBG.
Menurutnya, MBG merupakan investasi jangka panjang bangsa yang memerlukan pengawalan kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan.-***
