TERASJABAR.ID – Bupati Bandung Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS menginstruksikan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung agar memusatkan perhatian pada pelaksanaan program yang selaras dengan visi misi daerah dan 57 rencana aksi pada tahun 2026.
Ia juga menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh usulan program dan anggaran OPD.
Setiap belanja yang dinilai tidak memiliki urgensi tinggi akan langsung dihapus dan dialihkan untuk mendukung realisasi program prioritas sesuai visi misi.
“Fokus kita adalah belanja visi misi dan 57 rencana aksi. Ini merupakan janji politik kepada masyarakat yang harus kita wujudkan,” ujar Kang DS saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Bulanan Januari di Rumah Jabatan Bupati Bandung, Senin (26/1/2026).
Kang DS menjelaskan bahwa kondisi fiskal Pemkab Bandung saat ini cukup menantang, menyusul pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang hampir mencapai Rp 1 triliun.
Dampaknya, APBD Kabupaten Bandung tahun 2026 turun dari target awal Rp 7,3 triliun menjadi sekitar Rp 6,2 triliun.
“APBD berkurang sekitar Rp 1,1 triliun. Karena itu, belanja dinas yang tidak penting harus dicoret dan anggaran difokuskan untuk program visi misi,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran harus benar-benar diarahkan untuk memenuhi janji politik pasangan Dadang Supriatna–Ali Syakieb kepada masyarakat Kabupaten Bandung.
Sebagai langkah nyata, Bupati meminta Bapperida memprioritaskan dan menyeleksi usulan program yang berkaitan langsung dengan visi misi, termasuk pembangunan RSUD Cimenyan serta infrastruktur jalan dan jembatan.
Selain itu, Kang DS juga mendorong percepatan realisasi anggaran pada triwulan pertama 2026 dengan target serapan minimal Rp 500 miliar agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat.
Di akhir arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN Pemkab Bandung atas kinerja sepanjang tahun 2025, yang dinilai berhasil menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa mengalami gagal bayar, berbeda dengan banyak daerah lain di Jawa Barat.-***
