TERASJABAR.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pelayanan ibadah haji 2026.
Langkah ini diambil menyusul kebijakan pemerintah yang hanya menunjuk dua syarikah sebagai penyedia layanan bagi jemaah haji Indonesia.
“Kementerian Haji dan Umrah sudah menentukan bahwa dua syarikah akan melayani jemaah haji Indonesia di 2026 ini. Tentu DPR RI melakukan pengawasan langsung untuk memastikan bahwa dua syarikah ini betul-betul amanah, memberikan pelayanan terbaik, dan tidak mengulang kesalahan yang terjadi di tahun 2025,” ujar Maman, sebagaimana ditulis Parlementaria pada Senin 29 Desember 2025.
Maman menyampaikan bahwa DPR akan memastikan kedua syarikah tersebut menjalankan amanah dengan baik serta memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah.
Dengan jumlah penyedia yang lebih sedikit, proses evaluasi dinilai akan lebih mudah dilakukan, sekaligus mempermudah koordinasi dan pembenahan teknis di lapangan.
Ia juga menyoroti sejumlah masalah krusial yang terjadi pada musim haji sebelumnya.
Di antaranya adalah ketidakjelasan penempatan hotel pada jam-jam awal kedatangan jemaah serta terpisahnya anggota keluarga dalam satu kelompok terbang.
Situasi tersebut, kata Maman, berdampak langsung pada kenyamanan, keamanan, dan kondisi psikologis jemaah.
Komisi VIII DPR RI, lanjutnya, meminta Kementerian Haji dan Umrah memastikan seluruh sistem pelayanan haji ke depan benar-benar berorientasi pada kepentingan dan perlindungan jemaah.
Penguatan pengawasan dan konsolidasi penyedia layanan diharapkan mampu menciptakan penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan profesional.
Maman menegaskan bahwa kesalahan serupa tidak boleh kembali terjadi.
Pemerintah, khususnya Kementerian Haji, harus menjamin tidak ada lagi jemaah yang terlantar atau mengalami penderitaan akibat buruknya tata kelola pelayanan.
Dengan perbaikan menyeluruh, DPR berharap ibadah haji 2026 dapat berlangsung lebih manusiawi, aman, dan bermartabat bagi seluruh jemaah Indonesia.-***
