TERASJABAR.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menilai lonjakan harga pangan jelang dan selama Nataru 2025 tidak bisa semata-mata dibenarkan dengan alasan meningkatnya permintaan.
“Kenaikan harga yang berlebihan mengindikasikan terganggunya rantai pasok pangan serta potensi lemahnya pengawasan di tingkat lapangan. Negara tidak boleh absen dalam situasi seperti ini dan harus memastikan distribusi berjalan normal serta tidak ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan di tengah momentum sensitif Nataru,” kata Johan, seperti ditulis Parlementaria pada Senin, 29 Desember 2025.
Ia menyoroti keluhan masyarakat di pasar tradisional terkait harga beras, cabai, bawang, telur, hingga daging ayam yang terus naik.
Bagi pekerja harian dan masyarakat kecil, kenaikan harga sekecil apa pun sangat berdampak pada kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Johan menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga stabilitas pangan.
Pemerintah didorong memastikan ketersediaan stok, mengintensifkan operasi pasar, serta mengaktifkan Satgas Pangan untuk mengawasi distribusi secara langsung.
Tanpa pengawasan di lapangan, praktik spekulasi dan penimbunan berpotensi terus berulang setiap musim libur panjang.
Ia juga menilai lonjakan harga pangan saat Nataru kembali menegaskan ketimpangan antara tingginya konsumsi dan lemahnya daya beli masyarakat kecil.
Menurutnya, perlindungan terhadap kelompok rentan harus diwujudkan melalui intervensi cepat, pasar murah yang tepat sasaran, serta penegakan aturan bagi pelaku usaha.
Negara, tegas Johan, berkewajiban memastikan pangan tetap terjangkau pada momen-momen penting seperti libur akhir tahun.-***
