TERASJABAR.ID – Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud, meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk menangani tujuh jembatan kritis di jalur lintas tengah Aceh yang dinilai sudah tidak layak fungsi pascabencana banjir dan longsor.
Ia mengingatkan, keterlambatan penanganan berisiko memutus jalur nasional dan mengisolasi wilayah di sekitarnya.
“Ini jalur utama nasional lintas tengah. Jika akses ini terganggu, dampaknya sangat luas, mulai dari terisolasinya masyarakat hingga lonjakan harga kebutuhan pokok,” kata Ruslan, seperti ditulis Parlementaria pada Senin (29/12/2025).
Oleh karena itu, perbaikan jembatan tidak bisa ditunda.
Politikus Fraksi PKB itu juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam pembangunan ulang jembatan.
Ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan opsi pemindahan lokasi jembatan dari titik lama, dengan memperhatikan kontur geografis, alur sungai, serta aspek keselamatan jangka panjang.
Adapun jembatan yang menjadi perhatian tersebar di sejumlah titik jalur lintas tengah, antara lain Jembatan Teupin Mane KM 10, Wehni Kulus KM 47, Enang-Enang KM 50, Krung Rongka KM 60, Tenge Besi KM 62, Timang Gajah KM 65, Jembatan Jamur Ujung KM 80, serta satu box culvert di Lampahan KM 73.
Menurut Ruslan, jalur tersebut selama ini menjadi urat nadi transportasi orang dan logistik di wilayah tengah Aceh.
Mengingat tingginya kerawanan bencana, desain jembatan harus dirancang lebih kuat dan aman.
Ia juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Bina Marga untuk memperhitungkan potensi bencana secara cermat, mengingat jalur Bireuen merupakan penghubung strategis antara dataran tinggi Gayo, Aceh tengah, Medan, dan Banda Aceh.-***
