Pelantikan Kadin Jabar di Cirebon Digugat ke PN Jaksel

TERASJABAR.ID - Menyusul gugatan keabsahaan Muprov Bogor, dua ketua Kadin kabupaten Indramayu dan Garut kembali mengajukan gugatan terhadap keabsahan pelantikan ketua Kadin Jabar Almer Faiq Rusidy di Cirebon 27 November 2025 lalu.

Gugatan kedua menurut ketua tim kuasa hukum penggugat Roy Sianipar SH, MH didaftarkan pada 3 Desember 2025 dengan nomor 1356/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL.

Sidang perdana gugatan ini akan mulai bergulir pada 8 Januari 2026. Dalam.gugatan tersebut Roy menyampaikan bahwa adanya pelantikan dan pengukuhan kepengurusan KADIN Jabar di Cirebon, tanggal 27 November 2025, dianggap perbuatan melawan hukum.

GUGATAN MUPROP BOGOR

Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang perdana perkara gugatan dua pengurus Kadin di Jawa Barat yakni Kadin Garut dan Indramayu melawan Kadin Indonesia pada Senin 15 Desember 2025 mendatang.

Materi gugatan adalah keabsahan penyelenggaraan Musyawarah Provinsi (Muprov) Kadin Jabar di Bogor yang menghasilkan Almer Faiq Rusyidi sebagai Ketua Kadin Jabar.

Menurut kuasa hukum penggugar, Roy Sianipar SH, MH, Muprov Kadin Jabar di Bogor diselenggarakan dengan cara dipaksakan tanpa mengacu pada perundang-undangan, AD/ART dan Peraturan Organisasi. Oleh karena itu, tegas Roy, karena melanggar aturan tadi maka pengadilan harus membatalkan seluruh pelaksanaan dan produk musyawarah provinsi (Muprov) Kadin Jabar di Kota Bogor.

Roy mengingatkan bahwa sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) seharusnya Kadin Indonesia menghormatinya dengan menangguhkan terlebih dulu kepengurusan Kadin Jabar termasuk kegiatan pelantikan Almer Faiq Rusidy di Cirebon pada 17 November 2025 lalu.

Dengan alasan itulah, Roy memohon agar Pengadilan

membatalkan seluruh pelaksanaan dan produk musyawarah provinsi (Muprov) di Kota Bogor, serta seluruh perbuatan hukum termasuk pelantikan dan pengukuhan KADIN Jabar di Cirebon pada 17 November 2025 sekaligus melaksanakan Musyawarah Provinsi ulang KADIN Jawa Barat, yang sesuai dengan perundang-undangan, AD/ART, dan Peraturan Organisasi KADIN Indonesia.

BUKTI-BUKTI

Dalam gugatannya, Roy mengaku telah menguraikan bukti-bukti dan mendalilkan secara runtut terkait Dewan Pengurus Sementara (Caretaker), Tahapan hingga Pelaksanaan, dan Calon yang telah terpilih dalam Musyawarah Povinsi di Kota Bogor yang diduga tidak sesuai aturan perundang- undangan, AD/ART, dan Peraturan Organisasi terkait, hingga perbuatan melawan hukum atas pelantikan dan pengukuhan kepengurusan KADIN Jabar di Cirebon, pada 27 November 2025.

Roy menilai Ketua Umum Kadin Indonesia Anin N. Bakrie tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan bahkan tetap melaksanakan pelantikan dan pengukungan walaupun pihaknya telah memberitahuan secara resmi bahwa adanya gugatan yang telah didaftarkan tanggal 24 November 2025 untuk Persidangan telah terjadwal tgl 15 Desember 2025, Pukul 10.00 Wib di PN Jakarta Selatan.

Selaku kuasa hukum penggugat, Roy berharap seluruh pihak yang telah digugat khususnya KADIN Indonesia yang diwakili oleh Ketua Umum Anindya N Bakrie, Erwin Aksa, dan yang lainya dapat hadir, dan menghormati proses persidangan sesuai jadwal tanggal 15 Desember 2025 Pkl. 10.00 Wib di Pengadilan Jakarta Selatan. ***