TERAJABAR.ID-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Jawa Barat H. Yod Mintaraga, MPA meminta Pemprov Jawa Barat khususnya Dinas Pendidikan untuk turut memikirkan jalan keluar dari keluhan sekolah swasta yang kekurangan jumlah siswa.
“Saya pikir pemprov harus turut memikirkan hal ini. Jangan sampai masalah yang dialami sekolah swasta dianggap sebagai masalah mereka sendiri. Kita harus mengingat bagaimana jasa sekolah swasta menyediakan sarana belajar saat sekolah negeri masih dalam jumlah terbatas,” ujar Yod kepada TerasJabar.Id beberpa waktu lalu.
Seperti diketahui, beberapa sekolah swasta menjerit kekurangan murid pada tahun ajaran baru 2025/2026 imbas dari kebijakan pemprov menambah jumlah murid per kelas di sekolah negeri.
Menurut Yod, berdasarkan data di BPS Jawa Barat, saat ini sebetulnya pemerataan sekolah SMA dan sederajat di Jawa Barat masih ada ketimpangan. “Dari Jumlah sekolah SMA negeri memang besar sekitar 500 lebih. Namun pemerataannya kurang rata,” jelas Yod.
Ketimpangan sebaran sekolah ini berdampak langsung pada akses pendidikan masyarakat. Di daerah dengan jumlah SMA terbatas, siswa sering kali harus menempuh jarak jauh atau bahkan pindah domisili untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Hal ini menjadi beban tambahan bagi keluarga, terutama yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Yod mencontohkan, di Dapil 15 khususnya di Kabupaten Tasikmalaya yang juga menjadi dapil asal Yod Mintaraga, berdasarkan data BPS Jabar tercatat ada sebanyak 18 SMA negeri. “Sedangkan sekolah swasta yang tingkat SMA sederajat itu ada sebanyak 58 sekolah. Ini tentunya harus menjadi PR pemerintah juga jangan sampai kita membiarkan mereka yang sudah berjasa kepada dunia Pendidikan di Jawa Barat,” jelas Yod.
Menurut Yod, pemerataan akses pendidikan menengah atas di Jawa Barat masih menjadi pekerjaan rumah besar. Diperlukan sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap anak di Jawa Barat memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas.*
