TERASJABAR.ID – Di tengah momentum arus balik Idulfitri 1447 Hijriah, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, meninjau langsung kegiatan imbauan simpatik dan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di Terminal Leuwipanjang, Rabu, (25/03/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, sebagai upaya memastikan para pendatang yang kembali ke Kota Bandung tercatat secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan.
Farhan menyampaikan, Terminal Leuwipanjang menjadi salah satu titik strategis mobilitas masyarakat, khususnya saat arus mudik dan balik Lebaran. Karena itu, kehadiran pemerintah di lokasi ini bertujuan memastikan pergerakan penduduk tetap tertib secara administrasi.
“Bandung ini bukan hanya daerah asal pemudik, tetapi juga menjadi tujuan. Kita ingin memastikan setiap warga yang datang kembali ke Bandung dapat tercatat dengan baik,” ujarnya.
Berdasarkan data sementara Disdukcapil Kota Bandung, sebanyak 59 warga non-permanen telah terdata dalam kegiatan tersebut. Mayoritas merupakan usia produktif yang telah bekerja di Kota Bandung.
Melihat hal tersebut, Farhan mengimbau para pendatang untuk segera mengurus perpindahan domisili KTP ke Kota Bandung. Ia menegaskan, proses pengurusan kini semakin mudah dan cepat, termasuk melalui layanan daring.
“Cukup dengan surat pindah, KTP Kota Bandung bisa selesai maksimal tiga hari kerja. Prosesnya sederhana dan tidak berbelit,” jelasnya.
Farhan juga menekankan pentingnya status domisili resmi bagi masyarakat. Selain memudahkan akses layanan publik, kepemilikan administrasi kependudukan yang sesuai domisili juga mendukung berbagai kebutuhan lain, seperti pengurusan perizinan usaha hingga akses layanan keuangan, termasuk pengajuan kredit.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat pendatang yang belum memiliki pekerjaan tetap dan memilih tinggal sementara bersama keluarga atau kerabat. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah untuk ditangani secara komprehensif.
Sebagai langkah ke depan, Pemerintah Kota Bandung akan mengoptimalkan pendataan berbasis kewilayahan melalui penguatan program Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) Siaga Bencana. Pendekatan ini diharapkan mampu mendeteksi keberadaan warga baru secara lebih akurat hingga tingkat lingkungan.
“Dengan sistem kewilayahan yang kuat, kita bisa memantau pergerakan penduduk secara lebih cepat dan akurat, sehingga kebijakan pelayanan publik dapat lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sekaligus memastikan seluruh warga mendapatkan hak layanan publik secara optimal.
