TERASJSBAR.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bank Indonesia (BI) menggelar Pasamoan Agung High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dipusatkan di Taman Kota Kuningan, Kamis (5/02/2026).
Forum ini menjadi penguatan koordinasi menjelang Ramadhan, Idul Fitri, dan momentum Cap Go Meh 2026, guna menjaga stabilitas harga serta memperluas digitalisasi transaksi daerah.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan disela pembuka mengatakan, peningkatan permintaan pangan pada periode hari besar keagamaan harus diantisipasi melalui pemantauan harga berbasis data real-time, operasi pasar, serta kerja sama antar daerah.
Wagub Erwan meminta daerah memperkuat koordinasi dengan BMKG dan BPBD untuk mengantisipasi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, serta memaksimalkan cadangan pangan pemerintah jika terjadi gejolak pasokan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Jawa Barat mengalami deflasi bulanan 0,09 persen pada Januari 2026, sementara inflasi tahunan berada di angka 3,24 persen — kondisi yang perlu dijaga melalui langkah proaktif TPID.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Jawa Barat, Muhammad Nur, melaporkan, ekonomi Jawa Barat hingga triwulan III 2025 tumbuh 5,20 persen dengan inflasi tahunan 2,63 persen termasuk yang terendah di Pulau Jawa. Ia menekankan pentingnya penguatan sisi suplai pangan seiring meningkatnya permintaan, termasuk dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai contoh model kemitraan pangan seperti Pesantren Al-Ittifaq yang dinilai berhasil menjaga keseimbangan pasokan melalui kolaborasi dengan kelompok tani, ujar M. Nur.
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, disela acara mengapresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Kuningan. Menurutnya, penunjukan ini menjadi penyemangat untuk memperkuat kinerja TPID daerah.
Ia memaparkan, pada semester pertama 2025, Kuningan mencatat laju pertumbuhan ekonomi hingga 10,4 persen — tertinggi di Pulau Jawa — sebelum terkoreksi menjadi 9,3 persen di akhir tahun, namun tetap menjadi salah satu yang terbaik di Jawa Barat. Capaian ini berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan hingga sekitar 10,4 persen serta pengangguran 7,5 persen.
Perbaikan tersebut kata Dian, didorong program penguatan sektor pertanian melalui skema “Kembali Ka Karuhun”, meliputi subsidi pupuk, distribusi benih bersertifikat, serta pembangunan jalan usaha tani dan irigasi yang menyasar ratusan gabungan kelompok tani.
Bupati Dian menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan BI, termasuk kerja sama regional Ciayumajakuning melalui aliansi “Kunci Bersama”, guna menjaga stabilitas pasokan dan pengendalian inflasi berbasis pendekatan 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.
