Ia menegaskan, integrasi ini bertujuan menciptakan sistem yang saling melengkapi. Pos membangun struktur dan tata kelola. Layanan berbasis permintaan menghadirkan respons cepat di lapangan.
Model ini diharapkan menekan biaya distribusi, mempercepat pengiriman, dan menjaga keberlanjutan jutaan pekerja.
Nezar juga menekankan pentingnya level playing field melalui monitoring yang transparan dan infrastructure sharing. Kebijakan ini memberi kepastian usaha bagi pelaku besar, UMKM, serta pekerja pengantaran.
“Kita mengharapkan adanya feedback dari teman-teman pelaku industri sehingga nanti dalam melakukan formulasi kebijakan itu bisa mengakomodasi semua stakeholders yang ada dan juga bisa memberikan solusi yang adil,” ujarnya.
Kementerian Komdigi membuka ruang diskusi lanjutan, termasuk koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait aspek transportasi dan tarif.
Pemerintah menargetkan ekosistem logistik yang lebih efisien agar harga lebih terkendali, UMKM lebih kompetitif, dan masyarakat mendapat layanan kirim yang cepat dengan biaya rasional.***
