“Itu adalah salah satu tujuan didirikannya BUMD yakni memberi sokongan untuk peningkatan keuangan daerah. Untuk bisa mencapai hal itu, tentunya tata kelola dari BUMD harus benar-benar diperhatikan jangan sampai salah urus,” ujar Yod.

Untuk itu, lanjut Yod, fungsi pengawasan harus lebih diperkuat lagi agar tata kelola BUMD berjalan dengan baik. “Bahkan diperlukan pengawasan dari BPK,” ujar Yod.

Selain itu, menurut Yod, saat ini mendesak juga untuk dilakukan kajian mendalam yang transparan dan objektif terkait keberadaan dan kelangsungan hidup BUMD di jajaran Pemprov Jabar. “Harus mulai dipisah dan dipilah mana BUMD yang bisa berlanjut, mana BUMD yang yang perlu perbaikan, mana BUMD yang perlu digabung dan mana BUMD yang harus dibubarkan,” terang Yod.

Yod Mintaraga yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar saat ini ikut membahas rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Pembinaan BUMD. “Saya ditugaskan pimpinan untuk membahas Ranperda Pembinaan BUMD di Panitia Khusus (pansus) 8,” ujarnya.

Seperti diketahui, melalui rapat paripurna akhir Mei 2025 lalu, DPRD Jabar membentuk empat Pansus) yakni Pansus V, VI, VII dan Pansus VIII.

Pansus V membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, Pansus VI membahas Ranperda tentang Penyelenggaran Kependudukan, Pansus VII membahas Ranperda tentang Perubahan Ranperda Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pansus VIII membahas Ranperda tentang Pembinaan Kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Pimpinan DPRD Jawa Barat telah menyampaikan surat kepada fraksi-fraksi dengan Nomor 1338/KPG.19.03/DPRD, tanggal 21 Mei 2025, Hal: Permohonan Usulan Anggota Pansus. Masa kerja  keempat pansus ini dimulai pada 26 Mei 2025. Anggota DPRD Jawa Barat yang tergabung dalam keanggotaan Pansus agar dapat memprioritaskan kegiatan Pansus.

Perbaikan Kinerja BUMD

Lebih jauh Yod menyebutkan, pembahasan ranperda BUMD tersebut diharapkan menghasilkan peraturan daerah yang dapat meningkatkan kinerja BUMD di Jawa Barat. “Sudah menjadi informasi umum bahwa kinerja BUMD di lingkungan Pemprov Jabar ini kan masih sangat perlu untuk dibenahi,” ujar Yod.

Bahkan dari pengamatan para ahli di Jawa Barat, dari puluhan BUMD yang ada di lingkungan Pemprov Jabar, hanya dua BUMD yang dinilai menunjukkan performa baik dan mampu memberikan sumbangsih untuk memperkuat PAD Jawa Barat.

“Ini tentu tidak bisa kita biarkan seperti ini terus menerus. Bagaimanapun peran BUMD itu walau bukan seperti swasta murni namun mereka tidak boleh menjadi beban bagi keuangan pemerintah daerah,” ujar Yod.*

Hal itu disampaikan Yod Mintaraga di sela-sela menghadiri  kegiatan Alumni dan Munajat Alam Semesta yang digelar di Pesantren Al-Istiqomah, Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Kamis  26 Juni 2025 lalu.

Kegiatan tersebut diisi dengan  zikir, istigasah, dan doa bersama. Tampak hadir pula Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang memberi sambutan pada acara tersebut .

Menurut Yod, kedudukan pesantren memang tidak akan pernah bisa lepas dari perjalanan sejarah Jawa Barat dan juga indonesia pada umumnya.

“Pesantren telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat  Sunda, melahirkan banyak ulama dan tokoh agama yang berkontribusi pada penyebaran Islam dan pembentukan nilai-nilai budaya di Jawa Barat. 

Untuk itu, lanjut Yod, pihaknya menyambut baik apa yang disampaikan dalam sambutan Wakil Gubernur Erwan Setiawan yang menegaskan bahwa Pemda Provinsi Jabar  menempatkan pesantren sebagai mitra strategis dalam membangun Jawa Barat yang istimewa.

“Harus seperti itu, apalagi seperti di daerah Priangan ini, jumlah pesantren banyak sekali. Bahkan secara jumlah, pesantren di Jawa Barat ini merupakan salah satu yang terbesar secara jumlah di Indonesia,” ujar Yod.

Yod juga menyambut baik rencana Pemprov Jabar untuk menyiapkan program-program seperti beasiswa bagi santri berprestasi, serta pengembangan pesantren hijau dan digital sebagai bagian dari peradaban masa depan.

“Saya khususnya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar akan turut mengawal program tersebut agar pesantren di Jawa Barat menjadi pusat ilmu, pusat ekonomi, dan menjadi pusat kebajikan bagi lingkungan di sekitarnya,” ujar Yod.

Mengenai rencana pembangunan SMA dan SMK Terpadu Al-Istiqomah di Kecamatan Bungursari, menurut Yod hal itu tidak akan terjadi persaingan dengan keberadaan pesantren. “Justru itu akan saling melengkapi. Ilmu dunia didapat, ilmu akhirat pun dimiliki. Masagi kalau kata orang sunda mah,” ujarnya.*