Penggantian nama rumah sakit ini berdasarkan surat Keputusan Gubernur Jawa Barat yang ditandatangani pada 19 Juni 2025. Alasan penggantian nama, sebagai bagian dari upaya transformasi pelayanan kesehatan dengan mengedepankan kearifan budaya Sunda.

Menurut sejarahnya, RS Al Ihsan didirikan enam tokoh Jawa Barat yang mewakili berbagai unsur mulai  umat islam, ulama dan pemerintah.

Keenam pendirinya adalah Drs. H. M. Ukman Sutaryan, H.M.A. Sampoerna, H. Agus Muhyidin, K.H. R. Totoh Abdul Fatah, Drs. K.H. Ahmad Syahid dan Drs. H.M. Soleh, MM.

Peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Islam Al Ihsan dilakukan pada tanggal 11 Maret 1993 M bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1414 H.

Momen ini bertepatan pula dengan peringatan Nuzulul Qur’an. Acara ini dihadiri oleh Tokoh – tokoh masyarakat, pejabat provinsi, kabupaten, bupati, walikota, ulama se-Jawa Barat dan pimpinan ormas – ormas Islam. 

Operasional kegiatan pelayanan Rumah Sakit Islam Al Ihsan sendiri dimulai sejak tanggal 12 November 1995.

Perubahan Kepemilikan

Dalam perkembangannya, Rumah Sakit Islam Al Ihsan yang tadinya dikelola oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Al Ihsan dari tahun 1993 hingga tahun 2004, beralih kepemilikannya menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2004 hingga saat ini. 

Meski berganti kepemilikan tetapi namanya tetap tidak berubahnyakni Rumah Sakit Al Ihsan. Selain untuk menhormati para pendirinya, nama RS Al Ihsan sudah melekat di hati masyarakat kabupaten Bandung. ***

Salah satunya anggota DPRD Jabar, Maulana Yusuf Erwinsyah yang mengkritik wacana perubahan nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih tersebut.

Maulana Yusuf yang merupakan anggota Komisi V DPRD Jabar, membidangi urusan kesehatan, pendidikan dan sosial itu menilai bahwa kebijakan tersebut tidak mendesak, di tengah banyaknya persoalan mendasar sektor kesehatan di Jabar.

“Penggantian nama rumah sakit memang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Namun, kebijakan tersebut seharusnya memiliki urgensi (kepentingan mendesak) yang jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya, Rabu (2//72025).

Maulana pun mempertanyakan, mengapa aspek simbolik yang didahulukan dibanding pembenahan layanan kesehatan yang lebih substansial.