Tuntutan ini muncul setelah insiden pencabutan kartu identitas peliputan milik jurnalis CNN Indonesia berinisial DV di lingkungan Istana.

Meski keputusan tersebut akhirnya dibatalkan setelah menuai kritik, FWK menilai kasus ini tidak bisa selesai hanya dengan permintaan maaf.

Ketua FWK, Raja Parlindungan Pane, menegaskan bahwa pengembalian akses liputan DV tidak menghapus tindakan sewenang-wenang yang telah mencederai kerja jurnalistik.

Menurutnya, tanggung jawab struktural harus ditegakkan melalui pencopotan pejabat yang terlibat, agar praktik serupa tidak terulang.

BACA JUGA: Kartu Pers Wartawan CNN Indonesia Dikembalikan

FWK menilai pencabutan identitas liputan hanya karena wartawan bertanya mengenai program pemerintah merupakan bentuk intimidasi terhadap kebebasan pers.

Sikap tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip transparansi dan demokrasi yang dijamin konstitusi.
Karena itu, FWK meminta adanya perbaikan mekanisme pengelolaan akses media di Istana, sehingga tidak ada lagi intervensi yang menghambat tugas jurnalistik.

“Pemberangusan pers tidak boleh dibiarkan. Pencopotan pejabat yang bertanggung jawab penting sebagai efek jera, agar jurnalis dapat bekerja tanpa tekanan,” demikian pernyataan resmi FWK, Senin (29/9).

Menanggapi hal itu, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya sedang mencari solusi terbaik.
Ia mengatakan telah meminta Biro Pers Media Istana (BPMI) untuk melakukan komunikasi lebih lanjut, guna menyelesaikan persoalan ini dengan membangun dialog yang konstruktif.-***

Keputusan ini disambut baik oleh berbagai pihak karena dianggap sebagai bentuk koreksi atas langkah yang dinilai kurang tepat.

Koordinator Forum Wartawan Kota (FWK) Jawa Barat, Tatang Suherman, menilai pemulihan kartu pers tersebut merupakan tindakan positif dan patut diapresiasi.

Menurutnya, sikap Istana ini menunjukkan adanya keterbukaan dalam menerima kritik sekaligus keberanian untuk mengakui kekeliruan.

Dalam konteks demokrasi, hal ini menjadi cermin penting bahwa pemerintah tetap memberi ruang bagi jurnalis menjalankan perannya sebagai penyampai informasi publik.

Tatang menegaskan, wartawan memiliki fungsi vital dalam menyuarakan pertanyaan dan keresahan masyarakat.

Karena itu, setiap jurnalis seharusnya diberikan kebebasan untuk mengajukan pertanyaan, termasuk hal-hal yang sensitif, tanpa harus menghadapi ancaman pencabutan hak peliputan.

Ia menilai keputusan mengembalikan kartu pers tersebut dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga kebebasan pers.

Lebih jauh, Tatang mengingatkan pentingnya hubungan sehat antara pemerintah dan insan pers.
Pers yang bebas, kata dia, bukan hanya penopang demokrasi, melainkan juga mitra strategis dalam mengawasi jalannya kebijakan, termasuk program MBG yang tengah menjadi sorotan.

Dengan begitu, transparansi dapat terus terjaga, dan masyarakat memperoleh informasi yang akurat.

Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar kebebasan pers tidak lagi terkendala oleh tindakan administratif yang terburu-buru.-***