Edwin bersama aparat Pemkot dan Ormas Islam melakukan Sidak ke tempat hiburan malam di kawasan Gudang Selatan yang bandel beroperasi, Sabtu (15/3).

Menurut Edwin, tempat hiburan tetap buka dengan alasan sebagai restoran padahal jelas jelas tempat hiburan dan menjual minuman keras.

Edwin, mengatakan, tempat hiburan di kawasan Gudang Selatan selalu melanggar aturan membuka usaha nya di bulan suci Ramadan.

“Bulan suci Ramadan semua tempat hiburan wajib tutup pelanggaran dengan sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2019, seluruh tempat hiburan malam harus tutup saat Ramadan, ujarnya.

Edwin menegaskan, kedatanganya bersama beberapa ormas Islam untuk mengingatkan pengusaha agar menghormati peraturan yang ada dan menghormati kesucian bulan Ramadan.

Edwin mengapresiasi, ketika Sidak selain Ormas Islam hadir juga aparat Satpol PP sebagai penegak Perda dan Disbudpar Kota Bandung.

Edwin berharap Pemerintah Kota Bandung bertindak tegas terhadap tempat hiburan yang buka di bulan suci Ramadan apalagi melanggar berulang ulang.

“Kita jangan sampai nanti ada istilah tebang pilih. Harus dipastikan bahwa semua lokasi (tempat hiburan malam) di Kota Bandung harus tutup,” ujarnya.

“Walikota Bandung harus bisa memenuhi harapan masyarakat, untuk menjadikan Kota Bandung jauh lebih baik daripada sekarang,” ujar Rieke.

Beberapa hal yang menjadi sorotan Rieke adalah keluhan masyarakat terkait pengelolaan sampah, mengatasi masalah kemacetan dan tentunya banjir.
“Untuk masalah sampah, Pemkot Bandung harus segera menemukan solusinya, mengingat masalah sampah ini sudah berlangsung lama dan sangat mengganggu masyarakat,” ujar Rieke.

Menurut Rieke, masalah sampah ini harus dicarikan solusi untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Mengingat, mengatasi sampah sangat erat kaitannya dengan urusan kebiasaan dan kebudayaan.
“Ketika budaya warga Kota Bandung sudah bisa memilah dan mengolah sampah dari rumah, mungkin itu sudah enak ya. Tapi kan pembiasaan itu membutuhkan waktu yang lama, sedangkan mengatasi sampah butuh waktu cepat,” ujarnya.

Rieke juga mengingatkan Pemkot Bandung untuk segera mengatasi masalah sampah di pasar.
“Kami harapkan progres penanganan sampah ini, bisa terasa dan terlihat dalam 100 hari program kerja Walikota dan Wakil Walikota Bandung terpilih,” harapnya.

Sememtara terkait masalah macet, Rieke mengatakan, itu membutuhkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota sekitar. Karena untuk masalah macet dan arus lalulintas tentu tidak bisa diselesaikan oleh Pemkot Bandung sendiri.

“Perkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota lainnya. Sehingga dalam mengatasi permasalahan macet ini bisa lebih maksimal,” jelasnya.

Rieke juga menyoroti masalah banjir agar diselesaikan dengan cara berkoordinasi antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota lainnya. Karena, Kota Bandung dilintasi sungai dan anak sungai yang juga melintasi kota kabupaten lainnya.

“Sungai yang melintasi Kota Bandung juga melintasi kabupaten/kota lainnya. Bukan tidak mungkin banjir diakibatkan sampah yang dibuang di hulu sungai, sementara hulu sungainya dari kota/kabupaten lain,”ujarnya.

Rieke minta Walikota Bandung terpilih harus punya program yang memihak kepada masyarakat.
“Warga Kota Bandung masih banyak menghadapi masalah diantaranya masalah rentenir. Untuk itu Pemkot Bandung harus punya program khusus yang memihak kepada rakyat, sehingga bisa membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah mereka,” jelasnya.

Terkait dengan kontribusi perempuan, Rieke menyampaikan harapannya, agar Pemkot Bandung bisa lebih memberdayakan dan melindungi hak-hak perempuan. Termasuk hak untuk berkiprah di dunia politik.
“Pemkot Bandung harus bisa mendukung program agar perempuan di Kota Bandung lebih melek politik. Ya memang Pemkot Bandung sekarang ini sudah ada perhatiannya kepada perempuan, tapi masih terhitung kurang. Demikian juga dengan keterlibatan kaukus perempuan, masih kurang,” jelasnya.

Kaitannya, dengan kinerja para anggota DPRD Kota Bandung, Rieke mengatalan harapannya agar bisa lebih bekerja memperjuangkan masyarakat. Selain itu, fungsi, legislasi, controling dan budgeting juga diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik dan maksimal
“Para anggota dewan harus bekerja lebih cerdas dan sesuai dengan tupoksinya. Sehingga, visi misi mereka dalam memperjuangkan masyarakat bisa lebih tercapai,” tuturnya.

Rieke juga berharap komunikasi antara Pemkot dan DPRD harus ditingkatkan jangan hanya sebatas rapat kerja, tapi harus kerǰasama yang baik untuk menyelesaikan masalah.

“Jangan sampai rapat kerja hanya sekedar formalitas, tapi betul-betul menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi di lapangan,” harapnya.

Terakhir, terkait kinerja ASN di lingkungan Pemkot Bandunng, Rieke berharap Pemkot Bandung bisa segera mengisi kekosongan jabatan dan posisi di beberapa dinas yang masih kosong.
“Walikota harus bisa memilih dan menempatkan SDM di tempat yang tepat. Sehingga bisa mendukung kinerjanya pimpinan dan bisa ‘berlari’ dalam bekerja dan melayani masyarakat,” pungkasnya