Menurutnya, ketersediaan sumber daya manusia di bidang pendidikan sebenarnya mencukupi, namun koordinasi antar lembaga pemerintah belum berjalan maksimal.

“SDM-nya ada, tenaga pendidik agama juga banyak. Yang belum optimal itu koordinasi antara Kemensos, Kementerian Agama, dan Kemendikbud. Anak-anak harus mendapat pembinaan lengkap, mulai dari nilai agama hingga ilmu pengetahuan. Kami akan mendorong agar kementerian saling melengkapi,” ujar Marwan, seperti ditulis Parlementaria pada Sabtu, (27/9/2025).

Selain itu, ia menyoroti status serta hak guru di Sekolah Rakyat.

Menurutnya, masih ada ketidakjelasan mengenai posisi kepala sekolah maupun tenaga pendidik yang dipindahkan dari dinas pendidikan.

“Mereka bingung, kalau status di dinas pendidikan hilang, bagaimana dengan hak-haknya? Padahal di sana sudah ada PPG, sertifikasi, tunjangan, dan lain-lain. Hal ini perlu segera dipastikan,” tegasnya.

Dalam kunjungannya, Marwan juga memuji semangat belajar anak-anak di Sentra Bahagia Medan, namun mengingatkan masih banyak anak lain yang tidak terjangkau pendidikan, terutama yang hidup di jalanan dan pasar.

“Anak-anak di sini sudah punya cita-cita, itu luar biasa. Tapi masih banyak yang sama sekali tidak sekolah. Mereka harus segera didata, apakah masuk desil satu atau dua, yang penting tercatat sehingga bisa diberi kesempatan bersekolah,” jelasnya.

Legislator asal Sumut II itu menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci utama memutus rantai kemiskinan. Karena itu, ia mendorong agar Sekolah Rakyat di Medan bisa diperluas hingga tingkat SD dan SMA.

“Kalau SDM anak-anak kita terdidik dengan baik, kemiskinan bisa kita putus rantainya,” ujarnya.

Marwan juga menekankan perlunya peningkatan kapasitas guru karena Sekolah Rakyat masih tergolong baru.

“Usulan peningkatan kapasitas guru sangat penting. Mereka perlu dibekali pengetahuan tentang perkembangan penanganan anak di seluruh Indonesia, termasuk tantangan dan keberhasilan. Dengan begitu, mereka siap menghadapi anak-anak dengan kondisi beragam,” pungkasnya.-***