Ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak pernah mengatur durasi maksimal rawat inap, sehingga praktik mempercepat pemulangan pasien justru bisa mengancam keselamatan mereka.

“Banyak pasien baru dirawat tiga hari sudah dipaksa pulang meski kondisinya belum membaik. Bahkan ada yang akhirnya meninggal karena perawatan tidak tuntas. Ini jelas merugikan masyarakat,” kata Irma, sebagaimana ditulis Parlementaria pada Kamis, 25 September 2025.

Irma mencontohkan kasus di Medan. Seorang pasien dipaksa pulang meski masih menggunakan infus.
Setelah ia turun tangan, pasien akhirnya diperbolehkan tetap dirawat, tetapi beberapa hari kemudian meninggal dunia.

BACA JUGA: DPR Soroti Rp233 Triliun Dana Pemda Mengendap, Dede Yusuf Desak Aturan dan Sanksi Tegas

“Rumah sakit tidak boleh hanya mempertimbangkan risiko atau keuntungan finansial. Sumpah dokter jelas menempatkan nilai kemanusiaan di atas segalanya,” tegasnya.

Ia juga menyoroti persoalan diagnosa yang tidak tepat, yang kerap menyebabkan pasien meninggal dunia.

Misalnya, pasien dengan keluhan sesak napas langsung dipulangkan, padahal ternyata mengalami serangan jantung.

Untuk itu, Irma meminta PERSI menindak rumah sakit dengan pelayanan buruk, serta mendesak BPJS Kesehatan hanya bermitra dengan rumah sakit yang memenuhi standar layanan.

“BPJS adalah program kesehatan yang sangat bermanfaat bagi rakyat. Jangan sampai dikorbankan akibat pelayanan rumah sakit yang tidak profesional,” ujarnya.-***