Sejumlah tokoh masyarakat, praktisi dan akademisi, meminta agar dicarikan solusi sehingga keduanya bisa harmonis lagi.

Salah satu pejabat senior di era gubernur jabar Dani Setiawan yakni Drs. H. Warma Sutarman, menyayangkan bila memang benar ada keretakan.

Menurut Asda Bidang Administrasi Pemerintahan Provinsi Jabar, Era Dani Setiawan itu, keretakan diduga karena tidak adanya pembagian tugas antara walikota dengan wakil walikota.

“Pemerintah pusat kurang peka, terutama Kemendagri. Harus ada aturan yang jelas tentang pembagian tugas yang adil antara walikota dengan wakil walikota,” ujar mantan Camat Cirebon Selatan ini.

Menurut Warma Sutarman, keretakan itu jangan berlarut larut sehingga sampai pecah. “Harus ada tokoh pemersatu yang sama sama dihormati oleh kedua belah pihak, yang bisa memberikan saran positif demi kelangsungan hubungan yang harmonis dan demi masyarakat Kota Cirebon,” ujarnya.

Lima penambang yang sedang menaikan pasir ke atas truk tertimbun longsor. Tiga orang berhasil menyelamatkan diri, namun dua orang lainnya tertimbun bersama truk dan alat gali pasir.

Penambangan ilegal kali ini dilakukan kelima penambang dengan sengaja memanfaatkan waktu dari kelengahan pengawasan petugas. Sebab kawasan tersebut telah dinyatakan terlarang untuk ditambang menyusul insiden beberapa pekan lalu

Insiden longsornya tebing galian C tepatnya berada di Kelurahan Argasunya, Kota Cirebon.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo kepada wartawan Rabu (18/6/2025) mengatakan, peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 08.00 WIB, saat lima pekerja sedang memuat material pasir dari tebing setinggi 20 meter.

Keberhasilan ini pantas disandangkan kepada Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, mengingat Kerjasama Kompensasi ini berakhir di tahun 2021, tetapi negosiasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil.

Tiga tahun tertunda. Namun dengan kegigihan dan niat kuat untuk membawa Kuningan lebih baik, akhirnya Bupati Dian berhasil meningkatkan PAD melalui kenaikan kompensasi air Kota Cirebon menjadi Rp 7,15 miliar dari Rp5,041 miliar, naik sekitar Rp2,1 miliar atau naik kurang lebih 40%.

Kesepakatan dilakukan di Bandung, setelah Bupati Dian mengikuti kegiatan di Gedung Pakuan Bersama Gubernur Jabar, didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappenda dan Direktur PDAM, Jumat 16 Mei 2025.

“Alhamdulillah, akhirnya kelelahan kami terbayar sudah. Hari ini tercapai kesepakatan antara saya dan Walikota Cirebon bersama timnya, ada Asda 2 Cirebon, Kadis PUTR dan Direktur PDAM Cirebon. Bayangkan, 3 tahun yang lalu kerjasama kompensasi air ini seharusnya sudah harus diperbaharui dengan nilai kompensasi terbaru. Tapi tidak pernah terjadi kesepakatan,” katanya.