Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi para ASN yang telah mendedikasikan puluhan tahun hidupnya untuk Kota Bandung. Menurutnya, pengabdian ASN tidak semata pekerjaan mencari nafkah, tetapi juga ibadah yang bernilai amal jariyah.

“Bekerja untuk Kota Bandung harus berlandaskan niat tulus memberi yang terbaik. Rakyatnya sejahtera, pemimpinnya berwibawa, dan gabungan keduanya menjadi amal jariyah kita sampai akhir zaman,” ujar Farhan.

Ia menegaskan, perjalanan para ASN purna tugas adalah bukti nyata ketangguhan birokrasi. Mereka telah melewati berbagai tantangan besar, mulai dari krisis moneter 1998, perubahan sistem politik, hingga pandemi Covid-19, namun tetap menjaga profesionalisme.

“Bapak Ibu tidak hanya mampu beradaptasi, tetapi juga bertahan di tengah badai. Jejak pengabdian itu akan terus melekat dan tidak pernah hilang,” tambahnya.

Farhan juga mengajak para purna tugas untuk tetap aktif memberi masukan bagi pembangunan Kota Bandung. Ia mengibaratkan, pengabdian mereka seperti jejak gajah yang menumbuhkan kehidupan baru di sekitarnya.

“Jangan berhenti memberi masukan. Jejak pengabdian Bapak Ibu akan terus tumbuh dan memberi manfaat,” pesannya.

Farhan menyerahkan surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun, sekaligus mendoakan agar para purna tugas senantiasa sehat dan tetap menjadi teladan bagi generasi ASN berikutnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Bandung, Evy Hendarin, menyampaikan bahwa 553 ASN yang dilepas terdiri dari berbagai jabatan: 1 pejabat eselon II, 13 pejabat administrator, 73 pengawas, 118 pelaksana, serta 348 tenaga fungsional yang meliputi 281 guru, 34 tenaga kesehatan, dan 33 tenaga teknis.

“Acara ini adalah bentuk penghargaan atas dharma bakti para ASN yang telah memberi kontribusi besar bagi kemajuan Kota Bandung,” kata Evy.

Mewakili para purna tugas, mantan Kepala Disciptabintar, Bambang Suhari, menyampaikan rasa bangga atas apresiasi yang diberikan. Ia menegaskan bahwa meskipun status kedinasan telah berakhir, semangat pengabdian tidak akan pernah padam.

“Tugas kami memang sudah purna, tetapi pengabdian kepada masyarakat akan tetap kami jaga,” ungkap Bambang.

Ia juga berpesan kepada para ASN yang masih aktif agar senantiasa menjaga integritas, loyalitas, dan etos kerja. “Kepercayaan itu bukan hadiah, melainkan perjuangan. Ia harus dibangun dengan integritas, dijaga dengan loyalitas, dan ditingkatkan dengan etos kerja,” tegasnya.

Beberapa pejabat yang turut dilepas antara lain Tantan Suryasantana (Sekretaris Dinas Pendidikan), Iwan Rusmawan (Sekretaris Diskarmat), Asep Kuswara (Plt Kepala Dinas Perhubungan), Yati Sri Sumiyati (Camat Mandalajati), Hamdani (Camat Rancasari), serta drg. Ida (Dokter Gigi Ahli Utama).***

Sebanyak 15 kecamatan di wilayah timur Kabupaten Bandung puluhan tahun oleh pegiat dan pengusung KBT diwacanakan masuk KBT, termasuk Kecamatan Cileunyi.

Ke-15 kecamatan tersebut, yakni
Rancaekek, Cicalengka, Nagreg, Cikancung, Majalaya, Solokanjeruk, Ibun, Paseh, Pacet, Kertasari, Ciparay, Cilenyi, Cilengkrang, Bojongsoang, dan Cimenyan.

Mencuatnya jika Kecamatan Cileunyi agar masuk wilayah Kota Bandung tergambar dari komentar sejumlah tokoh masyarakat, mantan pegiat KBT, berapa pengurus BPD dan RW di Kecamatam Cileunyi.

Mereka senada dan kompak, jika melihat kondisi saat ini, Kecamatan Cileunyi lebih condong dan layak gabung ke Kota Bandung ketimbang ke KBT yang sekadar dongeng.

“Jujur, saya sendiri yang puluhan tahun jadi pengusung KBT era Bupati Bandung Obar Sobarna saya nilai Kecamatan Cileunyi lebih layak masuk wilayah Kota Bandung,” kata Koharudin, eks pegiat KBT asal Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Selasa (15/9/2025).

Menurut Koharudin yang mantan pengurus BPD ini, ada sejumlah pertimbangan ia, termasuk sejumlah tokoh lainnya mengapa Cileunyi dinilai layak gabung ke Kota Bandung.

“Ya, selain jarak ke Kota Bandung dekat, sisi pelayanan publik lebih cepat. Termasuk bisa “kageroh” dari berbagai sisi pembangunan. Saat ini kan KBT tak jelas,” ungkapnya.

Wakil Walikota Bandung, Erwin, mengatakan, penertiban reklame dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan Perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Untuk mengimplementsikannya, Satpol PP telah diperintahkan mengirimkan surat pemberitahuan kepada para pengusaha reklame yang tidak berizin maupun yang izinnya sudah habis.

“Satpol PP akan memberi surat bertahap: tujuh hari, tiga hari, dua hari, dan satu hari agar reklame tersebut ditertibkan alias dibongkar sendiri, ” ujar Erwin, di Balai Kota Selasa (15/09/2025).

Erwin berkomitmen membenahi penataan reklame. Langkah ini dilakukan untuk menata kota agar lebih tertib, aman, nyaman, indah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga kearifan lokal.

Menurut Erwin, penertiban Reklame sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2025 menggantikan Perda Nomor 4 Tahun 2012 dan Nomor 2 Tahun 2017.

Aturan terbaru ini mencakup banyak aspek, mulai dari definisi reklame permanen dan insidental, perencanaan lokasi dan desain, mekanisme perizinan secara online maksimal 14 hari kerja, hingga sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggaran.

Dalam perda ini, terdapat ketentuan larangan pemasangan reklame pada titik-titik tertentu, antara lain di Jalan Asia Afrika, kawasan pendidikan, rumah sakit, serta radius 100 meter dari rumah ibadah dan kantor pemerintahan.

Selain itu, reklame yang memuat unsur SARA, pornografi, atau melanggar norma juga dilarang.

Di sisi lain, aturan teknis juga ditegaskan. Misalnya reklame tidak boleh dipasang di ruang milik jalan atau trotoar. Ada pun di lokasi perempatan jalan, reklame harus berjarak minimal 25 meter.

Meski begitu, untuk menjaga iklim bisnis, Pemkot Bandung memastikan keadilan bagi setiap pengusaha reklame.

“Perda ini juga memastikan keadilan tetap terjaga bagi para pengusaha reklame. Tapi yang jelas, semua yang tidak berizin atau sudah habis masa izinnya wajib dibongkar,” tegas Erwin.

Ia optimis, dengan implementasi perda yang baik dan dukungan peraturan wali kota (perwal) sebagai turunan teknis, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung dari sektor reklame akan meningkat signifikan.

“Kalau implementasi berjalan dengan baik, PAD dari reklame akan meningkat. Ini sekaligus menjaga ketertiban tata ruang dan keindahan Kota Bandung,” tutur Erwin.

Erwin mengatakan, ia baru selesai memimpin rapat terkait reklame tak berizin bersama Satpol PP, DPMPTSP, Diciptabintar, Bapenda, Dishub, Diskominfo, DSDABM, serta perwakilan kewilayahan.

“Hasil Rapat terdata ribuan reklame tanpa izin dan masa izinnya habis, sehingga diperkirakan kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp 20 miliar,” ujar Erwin.

Erwin minta kepada pada pengusaha reklame yang tak memiliki izin agar membongkar sendiri.

“Jika tidak bongkar sendiri, Satpol PP akan membongkarnya secara bertahap karena membutuhkan biaya pembongkaran cukup besar,” ujarnya.***

Kerusakan parah pada lampu merah ini merupakan dampak peristiwa unjuk rasa pada 29-30 Agustus lalu. Ada pun kerusakan lampu merah dikabarkan telah merembet hingga ke jaringan kabel bawah tanah.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan memastikan perbaikan lampu lalu lintas menjadi prioritas untuk menjaga ketertiban arus kendaraan.

“Bagian yang paling penting adalah perbaikan infrastruktur, terutama traffic light sebagai bagian dari automatic traffic control di kawasan Dago-Cikapayang, Dago-Sulanjana, dan persimpangan Jalan Diponegoro-Cilamaya. Kerusakannya cukup parah, sampai kabel-kabelnya rusak, sehingga sistem harus dibongkar total,” ujar Farhan.

Untuk sementara, pengaturan lalu lintas dilakukan secara manual dengan bantuan traffic cone dan petugas lapangan.

“Meskipun sederhana, cara ini cukup efektif karena masyarakat tetap bisa memahami alur lalu lintas. Namun untuk perbaikan menyeluruh dibutuhkan waktu minimal tiga minggu, dan proses pengerjaannya sudah mulai sejak kemarin,” jelasnya.

Pemkot Bandung berharap masyarakat dapat bersabar serta tetap tertib berlalu lintas selama masa perbaikan.

“Kami pastikan perbaikan ini segera rampung. Mohon dukungan semua pihak untuk menjaga fasilitas publik agar tidak kembali dirusak,” tutur Farhan.***

Mereka terdiri dari 4 CPNS yang telah menyelesaikan masa percobaan satu tahun, serta 208 PPPK yang terbagi atas 4 tenaga guru, 183 tenaga kesehatan, dan 21 tenaga teknis.

Farhan menegaskan bahwa status sebagai PNS maupun PPPK bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan amanah besar untuk mengabdi kepada masyarakat.

“Saudara dituntut bukan hanya bekerja sesuai tupoksi, tetapi juga menghadirkan solusi, memberi pelayanan yang humanis, dan menjaga citra Pemerintah Kota Bandung di mata masyarakat,” ujar Farhan.

Ia mengingatkan para ASN agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diraih. Menurutnya, mereka yang dilantik merupakan orang-orang pilihan yang dipercaya untuk mengemban tanggung jawab besar.

Farhan juga menekankan pentingnya integritas di lingkungan Pemkot Bandung. Ia menyebut, saat ini Kota Bandung menjadi perhatian serius lembaga penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, hingga Pengadilan Negeri. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut aktif berkomunikasi dengan unit-unit kerja di Pemkot Bandung.

“Integritas itu sangat penting. Semua ini adalah upaya kita untuk mewujudkan visi Bandung Amanah,” tegasnya.

Khusus kepada tenaga kesehatan yang jumlahnya mendominasi formasi PPPK, Farhan berpesan agar terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat.

“Pelayanan kesehatan bukan hanya soal keterampilan medis, tetapi juga soal komunikasi. Itu harus kita perbaiki bersama,” katanya.

Farhan menutup sambutannya dengan pesan agar seluruh aparatur pemerintah menjalani pekerjaan dengan niat ibadah.

“Pegawai negeri bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Layani masyarakat dengan tulus, jangan pilih kasih, dan jangan mempersulit urusan mereka,” pungkasnya.***

Plt. Kepala Dinkes Kota Bandung, Sony Adam memastikan, seluruh rumah sakit, khususnya yang berada di sekitar lokasi aksi massa, telah menyiagakan Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk mengantisipasi kemungkinan adanya korban.

“Tim kesehatan kami tetap siaga, namun dengan posisi pada jarak yang aman dari massa, sesuai arahan pimpinan. Hal ini sebagai bentuk kehati-hatian karena sebelumnya sempat terjadi penolakan terhadap tim kesehatan pemerintah oleh peserta aksi,” jelas Sony kepada Humas Kota Bandung.

Di sisi lain, Dinkes Kota Bandung juga memastikan korban yang membutuhkan penanganan medis telah mendapat pelayanan sesuai prosedur.

Salah satunya, Ilham Renal, mahasiswa UPI Bandung yang kini kondisinya berangsur membaik setelah mendapat perawatan.

“Kami berkoordinasi dengan berbagai pihak agar masyarakat yang terdampak tetap mendapatkan pelayanan optimal,” tambah Sony.

Dinkes juga menyiagakan PSC 119 sebagai garda terdepan dalam penanganan kegawatdaruratan. Masyarakat yang membutuhkan pertolongan darurat dapat menghubungi layanan tersebut.

“PSC 119 siap melayani. Untuk koordinasi lebih lanjut, masyarakat bisa langsung menghubungi Kepala UPT PSC 119,” tutur Sony.

Sementata itu, selama aksi unjuk rasa Jumat hingga Selasa (29 Agustus–2 September 2025), Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (PPKT) 119 mendapat tambahan tugas untuk menangani puluhan korban luka dan kondisi gawat darurat lainnya.

Ajakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat persatuan, menumbuhkan ketenangan batin, serta menjaga Kota Bandung tetap kondusif di tengah rencana aksi unjuk rasa.

Farhan menyebut doa bersama memiliki peran penting dalam menghadapi situasi yang penuh dinamika.

“Kami mengimbau rumah ibadah di Kota Bandung untuk melakukan doa bersama. Mari kita panjatkan doa bagi persatuan, pengamanan, dan kenyamanan Bandung sebagai kota tempat kita hidup bersama,” ujarnya.

Farhan akan gelar Doa bersama di Masjid Al Ukhuwah. Ia mengatakan, Inisiatif doa bersama ini tidak hanya ditujukan untuk umat Muslim, tetapi juga lintas agama.

Farhan menilai, Bandung sebagai kota multikultural dapat menunjukkan semangat persaudaraan dengan mengedepankan doa kolektif bagi keselamatan bersama.

Selain itu, doa bersama juga menjadi sarana mempererat kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam menjaga ketentraman sosial.

“Doa adalah ikhtiar spiritual kita, melengkapi ikhtiar lahir yang dilakukan aparat keamanan dan pemerintah,” ujar Farhan.

Ia berharap melalui doa bersama ini, masyarakat dapat lebih tenang, saling menghormati, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memicu ketegangan.***

“Di tengah situasi seperti ini, saya ingin mengajak kita semua menjaga kedamaian, persatuan, dan sikap bijak agar Bandung tetap kondusif,” ujar Erwin, Minggu (31/8/2025).

Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat maupun pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari seluruh warga.

“Saya berharap masyarakat ikut berperan menjaga Bandung tetap aman. Jangan sampai ada kerusakan fasilitas umum atau aset publik. Mari kita jaga bersama-sama,” tambahnya.

Erwin juga menekankan pentingnya nilai-nilai luhur, terutama yang diajarkan dalam Islam, sebagai pedoman dalam menghadapi situasi sensitif. Ia menyebut prinsip Maqasid Syariah dapat menjadi pegangan agar masyarakat tetap bersikap bijak dan tidak mudah terprovokasi.

Ada tiga hal penting yang ditekankan Erwin:

1. Menjaga Akal dan Budi Pekerti (Ḥifẓul ‘Aql)
   “Jangan mudah percaya hoaks atau terprovokasi oleh narasi yang memecah belah. Kita harus tetap jernih berpikir dan menjaga persaudaraan.”
2. Menjaga Jiwa (Ḥifẓun Nafs)
   “Hindari tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jangan sampai ada nyawa yang melayang hanya karena emosi sesaat.”
3. Menjaga Harta (Ḥifẓul Māl)
   “Fasilitas umum, bangunan, dan aset kota adalah milik bersama. Itu semua harus kita rawat, bukan dirusak.”

Ia menegaskan, menjaga ketertiban dan kedamaian adalah wujud nyata kecintaan pada sesama dan tanah air.

“Keamanan Kota Bandung adalah tanggung jawab kita bersama. Mari rawat persaudaraan, cintai tanah air, dan jadikan negeri ini tempat yang damai untuk semua,” ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi pukul 09.30 WIB. Kobaran api sudah berhasil dipadamkan petugas sekitar pukul 12.00 WIB.

Lokasi bangunan yang terbakar itu berada tepat di bantaran Sungai Cikapundung.

Saat terjadi kebakaran, kepulan asap hitam tampak membubung tinggi. Dilaporkan, 5 unit mobil pemadam diterjunkan untuk menghentikan api yang berkobar.

Setelah berhasil memadamkan api, petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung melakukan pendinginan.

Akibat kebakaran itu, terdapat sekitar 21 kepala keluarga (KK) yang terdampak.

Informasi itu seperti disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bandung Erwin, saat meninjau lokasi kebakaran.

“Barusan laporan dari Ketua RT bahwa ada 21 orang terdampak, tetapi Alhamdulillah tidak ada korban jiwa,” katanya.

Bagi warga yang terdampak kebakaran itu, ia memastikan Pemkot Bandung melalui Dinas Sosial menyiapkan bantuan khusus, antara lain berupa kebutuhan pokok, seperti beras dan bahan makanan, serta selimut.

“Saya sudah meminta Kepala Dinas Sosial untuk memberikan bantuan ke sini, seperti beras, selimut, kue-kue, dan bahan makanan untuk sementara. Saya meminta Dinsos juga membuatkan terpal karena di sini hanya ada masjid untuk menampung warga,” tuturnya.***

Terkait hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar Bulan Belanja Bandung pada Agustus hingga Oktober 2025.

Beberapa agenda utama antara lain, Indonesia Shopping Festival (1–24 Agustus 2025), Hari Belanja Diskon Indonesia (15–30 Agustus 2025), Pasar Kreatif Bandung (8 Agustus–5 Oktober 2025) dan Bandung Great Sale (28 Agustus–7 September 2025).

“Wisata belanja ini selalu dinantikan, apalagi dengan program diskon besar-besaran. Warga Bandung pasti menunggu,” kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

Hal itu ia sampaikan pada kegiatan Peringatan Hari Ritel Modern Indonesia (HARMONI) dan Pembukaan Program Belanja di Indonesia Aja – Hari Belanja Diskon Indonesia/ Happy Birthday Indonesia (BINA HBD Indonesia) di AZ.KO IBCC, Jalan A. Yani, Kota Bandung, Jumat 15 Agustus 2025.

Farhan bertekad memperkuat kolaborasi dengan seluruh asosiasi dan ekosistem wisata belanja di Kota Bandung.

Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi konsumen.

“Kami berkomitmen mendukung berbagai bentuk kolaborasi dengan semua asosiasi dan pelaku ekosistem wisata belanja di Kota Bandung. Ini ajang yang saling menguntungkan pelaku usaha dapat promosi, konsumen pun mendapat banyak keuntungan,” ujarnya.