Pada Januari 2025 saya sudah menulis: “Kadin Jabar tidak perlu Musprov, cukup konsolidasi saja pasca Munas Konsolidasi Kadin Indonesia.” Itu tulisan sederhana, bukan kitab suci, tapi isinya peringatan. Sayangnya, seperti brosur kredit motor: dibaca sepintas, lalu dibuang ke tong sampah.

Dan apa yang terjadi? Peringatan itu kini terbukti. Bukan hanya retak di tingkat provinsi, tapi konflik sudah turun sampai tingkat dua alias kabupaten/kota. Ada yang dilantik Almer, ada pula yang dilantik lalu dibekukan Kang Agung. Mirip kisah cinta instan: pagi akad nikah, sore langsung masuk Pengadilan Agama.

Musprov Jadi Mu-Provokasi

Musyawarah seharusnya ruang mencari mufakat. Tapi Musprov VIII berubah jadi panggung provokasi. Alih-alih forum sakral, ia menjelma semacam panggung sandiwara yang aktornya rebutan spotlight.

Aturan organisasi dilompati, calon sah disisihkan, undangan resmi entah hilang ke mana. Yang hadir justru calon yang dipaksakan. Seperti pesta ulang tahun kejutan—bedanya, yang berulang tahun malah tidak diundang.

Bukankah ironis? Forum tertinggi di daerah justru jadi ruang terendahnya akal sehat.