Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR RI bersama Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri Selasa (30/9/2025).

Ashari menegaskan bahwa isu kesejahteraan guru madrasah bukanlah hal baru, melainkan sudah lama menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI.

Ia menambahkan, seluruh fraksi, –khususnya PKB–terus mendorong adanya solusi konkret.

“Secara khusus di PKB, para anggota DPR RI Fraksi PKB diminta memberi perhatian penuh terhadap persoalan ini,” ujarnya, sebagaimana ditulis Parlementaria pada Selasa, 30 September 2025.

BACA JUGA: Cegah Masyarakat Terjerat Rentenir, DPR Dorong Kemudahan Pembiayaan UMKM

Ia juga mengingatkan bahwa dalam rapat kerja sebelumnya dengan Kementerian Agama, sejumlah anggota Komisi VIII melontarkan kritik tajam.

Bahkan, ada yang menegaskan agar urusan pendidikan Islam ditangani lebih serius, hingga mengeluarkan pernyataan keras: bila Kemenag tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut, lebih baik dialihkan ke kementerian lain.

Lebih jauh, Ashari menilai peningkatan kesejahteraan guru madrasah sebaiknya ditempuh melalui jalur regulasi.

Menurutnya, aturan yang ada perlu dievaluasi bahkan diperbaiki agar pelaksanaannya lebih efektif.

Ia menegaskan bahwa hal baru yang perlu dilakukan adalah mendorong perbaikan regulasi yang ada, bahkan menurutnya aturan tersebut memang sudah seharusnya diperbaiki.

Ia juga mengakui perjuangan untuk guru swasta, termasuk guru madrasah dan pesantren, masih belum optimal.

“Menurut saya, sudah sepantasnya kami meminta maaf. Karena sampai saat ini belum mampu memperjuangkan nasib guru-guru swasta. Padahal sejak awal menjadi anggota DPR, pesan partai yang saya terima adalah memberikan perhatian utama pada guru swasta, termasuk guru pesantren,” ungkapnya.

Ashari pun memastikan bahwa masukan dari para guru madrasah akan menjadi dorongan bagi Komisi VIII DPR RI dan Baleg untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka melalui jalur legislasi.

“Masukan ini menjadi pencerahan baru bagi kami, khususnya bagi saya, Ibu Seli, dan kawan-kawan Komisi VIII untuk terus berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan guru,” pungkasnya.-***