Ia menilai kejadian ini sebagai peringatan penting bagi seluruh pemangku kebijakan untuk lebih serius memperhatikan kondisi fisik dan infrastruktur pesantren di Indonesia.

“Tragedi ini sangat menyayat hati, sekaligus menjadi peringatan keras mengenai pentingnya keselamatan dan kelayakan fasilitas pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren,” kata Amure, seperti ditulis Parlementaria pada Minggu (5/10/2025).

Politisi PKB itu menekankan bahwa pesantren, sebagai lembaga yang berperan penting dalam pembentukan karakter bangsa dan nilai-nilai kebangsaan, masih menghadapi kendala serius: banyak bangunan tidak layak, rentan bencana, dan minim perawatan akibat keterbatasan dana.

Amure menilai perhatian Kemenag terhadap aspek infrastruktur pesantren belum optimal.

Bantuan yang diberikan selama ini cenderung bersifat administratif dan seremonial, belum menyentuh isu keselamatan dan kelayakan fisik gedung.

“Runtuhnya musala di Al-Khoziny mencerminkan kelalaian sistemik. Pemerintah pusat maupun daerah tidak boleh hanya hadir saat musibah terjadi. Kebijakan preventif dan program nyata harus segera diterapkan,” tegasnya.

Ia mendorong Kemenag melakukan audit menyeluruh terhadap kelayakan bangunan pesantren, khususnya yang sudah tua dan digunakan untuk aktivitas massal.

Amure juga menekankan perlunya revitalisasi program Bantuan Operasional Pesantren (BOP), agar mencakup rehabilitasi dan perawatan gedung, serta penguatan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, termasuk pemanfaatan dana CSR untuk infrastruktur pesantren secara berkelanjutan.

Amure menegaskan bahwa lembaga yang mendidik jutaan santri tidak boleh dibiarkan berada dalam kondisi yang membahayakan keselamatan, dan tindakan seharusnya tidak menunggu adanya korban.

Sebagai anggota Komisi X yang membidangi pendidikan, Amure menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penguatan kebijakan dan penganggaran demi peningkatan kualitas infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia.

“Saya berharap musibah ini menjadi momentum refleksi nasional dan titik balik bagi kebijakan yang lebih serius terkait keselamatan santri serta keberlangsungan pesantren sebagai pilar pendidikan bangsa,” tutupnya.-***