Aksi damai bertajuk “Istighosah Kubro Santri” itu menjadi simbol perlawanan pesantren terhadap bahaya ‘disinformasi media,’ menyikapi tayangan program ‘Xpose Uncensored’ yang disiarkan oleh stasiun TV Trans7 pekan lalu (13 Oktober 2025).

Tayangan tersebut, memicu kontroversi, karena  dinilai merusak citra lembaga pendidikan Islam yang telah menjadi pilar peradaban bangsa.

Dalam aksi damai ini, Barisan kiai muda memimpin langsung “Istighosah Kubro Santri” yang dikawal oleh para kiai sepuh. Aksi itu bukan sekadar ritual doa bersama biasa, melainkan sebuah pernyataan sikap  tegas dan lugas terhadap “framing media yang menyesatkan dan mencederai kepercayaan publik” terhadap ekosistem pesantren.

Santri bersarung dan santriwati berjilbab putih melantunkan dzikir dan shalawat penuh khidmat, membuat atmosfer Istighosah Kubro Santri di DPRD Kuningan membakar semangat perlawanan. 

Gerakan masif ini sebagai bentuk reaksi terhadap salah satu tayangan TV nasional yang dinilai menyebarkan citra negatif, bahkan disinformasi, tentang kehidupan di dalam pondok pesantren.

Koordinator Aksi Istighosah Kubro Santri, Kiai Uus Syihabuddin, menegaskan, para santri bergerak karena marwah pesantren sedang diserang melalui framing media yang menyesatkan dan mencederai kepercayaan publik.

Dalam orasinya Kiai Uus menyebutkan, pesantren dengan sejarah panjangnya sebagai benteng moral dan intelektual, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit. Reputasinya dipertaruhkan demi kepentingan rating atau narasi sensasional media.

“Pemicu Istighosah Kubro Santri tersebut sebagai bentuk perlawanan kami terhadap tayangan dari salah satu program mata acara di stasiun TV Trans7. Tayangan itu secara spesifik dinilai penuh dengan framing negatif, bahkan menyindir secara implisit pesantren tertua dan terbesar di Jawa Timur, Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri,” tandasnya.

“Kami massa pesantren se-Kabupaten Kuningan menyatakan siap menjadi garda terdepan melawan disinformasi, misinformasi, hoaks, dan upaya labeling negatif yang bertujuan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam.
Kami menolak keras segala upaya untuk mengadu domba ataupun merendahkan martabat kiai dan santri.
Marwah pesantren adalah bagian integral dari marwah bangsa,” ungkap Kiai Uus.

Sementara itu, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, hadir di tengah aksi damai dan menyatakan dukungan penuh atas gerakan Istighosah Kubro Santri. “Kami berkomitmen penuh untuk menyuarakan aspirasi pesantren dan mendorong pengawasan lebih ketat terhadap konten media yang dinilai merugikan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan”.

“Kita tidak boleh membiarkan narasi sesat merusak kepercayaan publik terhadap pesantren,” tegas Zul sapaan akrabnya.***

Audiensi terbuka yang dihadiri oleh para pimpinan dewan, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu menjadi panggung kritik tajam mahasiswa terhadap transparansi dan efisiensi anggaran yang dikelola wakil rakyat.

Dalam audiensi mahasiswa menyoroti berbagai kebijakan, terutama masalah tunjangan pimpinan dewan dan anggota DPRD yang dinilai membebani APBD di tengah situasi masyarakat yang masih menghadapi kesulitan ekonomi.

Seperti diketahui, tunjangan perumahan ketua DPRD mencapai sebesar Rp 25 juta dan wakilnya sebesar Rp 20 juta. Padahal tempat tinggal atau domisili para pimpinan dewan itu rata-rata tidak jauh dari Gedung DPRD dan masih di wilayah Kuningan.

Para mahasiswa juga menyinggung langkah DPR RI terkait tunjangan perumahan. Bahkan mulai menghapus tunjangan perumahan sebagai bentuk efisiensi. “Apakah DPRD Kuningan bisa melakukan hal yang sama?,”  tandas salah seorang anggota AMK.

Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy,  didampingi tiga wakilnya, H. Ujang Kosasih, H. Dwi Basyuni Natsir, dan Saw Tresna Septiani, langsung merespons pertanyaan tersebut. Menurutnya, seluruh bentuk tunjangan yang diterima anggota dewan berdasarkan aturan yang sah dan berlaku secara nasional.

Mereka mempertanyajan ihwal Skandal “Kuningan Caang”: Kasus proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) atau Kuningan Caang yang bermasalah selama beberapa tahun terakhir ini. Mahasiswa mendesak agar DPRD tidak berdiam diri, tapi mengawal kasus ini bersama aparat penegak hukum agar segera tuntas.

Sementara dugaan Konflik Kepentingan dalam Program MBG: para Mahasiswa  mencurigai keterlibatan sejumlah anggota DPRD Kuningan dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mendesak investigasi penuh dan mengingatkan agar dewan tidak bermain proyek yang bersumber dari APBD/APBN.

Tindak Lanjut Tuntutan Sebelumnya: AMK meminta bukti konkret bahwa aspirasi yang mereka sampaikan dalam aksi sebelumnya sudah disalurkan ke DPR RI, Pemkab Kuningan, atau dinas terkait. Jika belum, mereka menilai DPRD belum menjalankan fungsi representasi secara maksimal, tandasnya lagi.

Perwakilan mahasiswa menyatakan, banyak pertanyaan strategis yang tidak mendapat jawaban memuaskan. Mereka menilai DPRD Kuningan belum menunjukkan sikap politik tegas atas masalah yang disampaikan.

Terlebih ketidakhadiran Bupati Kuningan H. Dian Rachmat Yanuar, Wakil Bupati Hj. Tuti Andriani, dan Pj. Sekda Wahyu Hidayah, walaupun seluruh perwakilan OPD hadir.

“Hal ini menunjukan seolah mahasiswa tidak dianggap penting oleh kepala daerah,” ungkap seorang mahasiswa.

“Jika tidak ada tindak lanjut dalam waktu dekat, kami siap menggelar aksi dengan skala massa yang lebih besar,” tambahnya.

“Kami ingin perubahan nyata, bukan sekadar penjelasan normatif,” tegasnya.***

Hal itu disampaikan Ustadz Lukman Juru bicara FMPK dalam Siaran Persnya seusai audiensi ke Pimpinan DPRD di Gedung Dewan Jl.RE Martadinata Ancaran, Selasa 3 Juni 2025.

FMPK menuntut beberapa permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti antara lain, penegakkan Perda Miras dan Mihol yang selama ini hanya jadi teks mati, tangkap dan adili bandar obat terlarang sampai ke akarnya.

“Cabut izin rentenir berkedok koperasi yang menjerat rakyat kecil dalam lilitan utang. Selain itu lakukan sweeping tempat kos mesum yang merusak generasi muda, serta bawa pelaku LGBT ke barak militer untuk pembinaan, sebagai langkah penertiban sosial,“ tandas Lukman.

Tuntutan ini mencerminkan keresahan masyarakat akan semakin longgarnya norma publik dan lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal.

FMPK hadir membawa suara publik yang gerah dengan perilaku sebagian oknum anggota dewan, perilaku yang bukan hanya mencoreng nama lembaga, tetapi juga melukai nurani masyarakat.

Audiensi diterima Ketua DPRD Zulrachdy bersama jajaran Ketua III dan IV DPRD serta dihadiri Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kuningan KH. Dodo Syarif Hidayatullah, dan para Kepala Dinas terkait. FMPK menyampaikan sejumlah persoalan serius yang selama ini dibungkam dengan kedok keagamaan dan retorika politik.

Salah satu isu utama yang diangkat yaitu praktik nikah siri manipulatif, yang digunakan untuk menutupi hubungan gelap oknum anggota dewan. FMPK menyoroti bagaimana hubungan tersebut kemudian “diselesaikan” dengan talak tiga begitu terungkap ke publik—tanpa ada rasa tanggung jawab moral terhadap perempuan yang dirugikan atau masyarakat yang dikhianati.

FMPK juga mensinyalir proses cerai kilat, adanya oknum anggota dewan yang menjadikan nikah siri sebagai alasan saat ketahuan telah menghamili perempuan.