Keputusan ini disambut baik oleh berbagai pihak karena dianggap sebagai bentuk koreksi atas langkah yang dinilai kurang tepat.

Koordinator Forum Wartawan Kota (FWK) Jawa Barat, Tatang Suherman, menilai pemulihan kartu pers tersebut merupakan tindakan positif dan patut diapresiasi.

Menurutnya, sikap Istana ini menunjukkan adanya keterbukaan dalam menerima kritik sekaligus keberanian untuk mengakui kekeliruan.

Dalam konteks demokrasi, hal ini menjadi cermin penting bahwa pemerintah tetap memberi ruang bagi jurnalis menjalankan perannya sebagai penyampai informasi publik.

Tatang menegaskan, wartawan memiliki fungsi vital dalam menyuarakan pertanyaan dan keresahan masyarakat.

Karena itu, setiap jurnalis seharusnya diberikan kebebasan untuk mengajukan pertanyaan, termasuk hal-hal yang sensitif, tanpa harus menghadapi ancaman pencabutan hak peliputan.

Ia menilai keputusan mengembalikan kartu pers tersebut dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga kebebasan pers.

Lebih jauh, Tatang mengingatkan pentingnya hubungan sehat antara pemerintah dan insan pers.
Pers yang bebas, kata dia, bukan hanya penopang demokrasi, melainkan juga mitra strategis dalam mengawasi jalannya kebijakan, termasuk program MBG yang tengah menjadi sorotan.

Dengan begitu, transparansi dapat terus terjaga, dan masyarakat memperoleh informasi yang akurat.

Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar kebebasan pers tidak lagi terkendala oleh tindakan administratif yang terburu-buru.-***