“Artinya, kita masih kekurangan sekitar Rp600 miliaran lagi,” ungkap Bupati Bandung saat Sosialisasi dan Gebyar Optimalisasi Penerimaan Opsen PKB – BBNKB, di Kawasan Stadion Si Jalak Harupat Kecamatan Kutawaringin, Sabtu (25/10/2025).

Karena itu bupati berharap Sosialisasi dan Gebyar Optimalisasi Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang digelar Badan Pendapatan Daera (Bapenda) Kabupaten Bandung berkolaborasi dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kabupaten Bandung ini bisa menjadi langkah strategis untuk dapat mengoptimalkan pemasukan PAD dari sektor pajak, khususnya dari Opsen PKB-BBNKB.

“Dalam setahun potensi pajak dari PKB dan BBNKB ini bisa mencapai Rp300 miliar. Kalau ini tercapai kita akan gunakan untuk dana pembangunan dan perbaikan jalan,” kata Bupati Kang DS.

Langkah strategis lainnya yaitu dengan mendekatkan pelayanan pajak ke masyarakat dengan upaya jemput bola. Kang DS menyatakan Gebyar Optimalisasi Penerimaan Opsen PKB – BBNKB ini akan berkeliling ke setiap kecamatan setiap minggunya.

“Saya mohon kerjasamanya dari seluruh elemen masyarakat untuk bisa membayar pajak tepat waktu, demi kelancaran permbangunan di Kabupaten Bandung,” ucap Kang DS.

Kegiatan Luncheon Meeting dengan International Academicians Science and Technology Innovation Centre (IASTIC) Beijing dan investor dari China ini membahas peluang kerjasama investasi di berbagai sektor. Seperti perkebunan, pertanian, Industrialisasi Kopi, energi terbarukan dan hal-hal strategis lainnya.

Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini menyebut Kabupaten Bandung memiliki sumber daya alam yang luar biasa karena ada perkebunan teh, kopi, kakao dan rempah-rempah yang biasa diekspor ke Eropa.

“Lebih dari itu Kabupaten Bandung juga merupakan salah satu destinasi wisata di Jawa Barat dengan tingkat kunjungan mencapai 7 juta wisatawan per tahun,” ungkap Kang DS.

Untuk itu pihaknya membuka peluang investasi di bidang pariwisata dengan membangun infrastruktur transportasi ke wilayah obyek wisata seperti Ciwidey.

“Kami berharap bisa diantifkannya kembali jalur rel kereta api ke Ciwidey yang melintasi wilayah Pacira atau dengan dibuatkan kereta gantung,” kata Kang DS.

Ia pun mengungkapkan Stasiun Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Whoosh, salah satunya masuk wilayah Kabupaten Bandung tepatnya di Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang.

Beruntung, Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS, langsung turun tangan membantu.

Menurut informasi yang diperoleh dari Diskominfo Kabupaten Bandung, dengan kepedulian dan respon cepatnya, Kang DS melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan Novianti sehingga kepesertaannya kembali aktif.

Berbekal kepesertaan yang telah aktif, Novianti akhirnya dapat segera menjalani pemeriksaan dan pengobatan lanjutan tanpa kendala administrasi. Hasil pemeriksaan USG menunjukkan bahwa tumor berukuran 12 cm di rahimnya tersebut harus segera dioperasi agar nyawanya dapat terselamatkan.

Melalui pesan singkat, Novianti dan keluarganya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Bandung.

“Terima kasih Pak Bupati Bandung atas bantuan nyata yang telah diberikan kepada saya. Ya Allah, semoga Pak Bupati selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang melimpah. Rasanya seperti mimpi mendapat pertolongan ini,” ungkapnya haru.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak pantas dilakukan, terutama di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi akibat dampak krisis ekonomi global.

“Saya harap aksi flexing yang dilakukan ASN dan pejabat beserta keluarganya di media sosial dihentikan. Jangan menimbulkan kecemburuan sosial. Tanpa ditunjukkan pun, masyarakat sudah tahu bahwa para pejabat mampu. Tidak perlu dipamerkan,” tegas Bupati yang akrab disapa Kang DS ini usai menutup Musyawarah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Bandung ke-2 di Hotel Sutan Raja, Soreang, Jumat (26/9/2025).

Menurut Kang DS, pejabat maupun keluarganya wajar jika ingin berlibur ke berbagai daerah di Indonesia atau ke luar negeri seperti Singapura, Malaysia, dan Tiongkok ataupun menikmati kuliner di tempat mewah. Namun, sebaiknya hal tersebut tidak dipamerkan di media sosial karena dapat melukai perasaan masyarakat.

“Saat ini bukan waktunya pamer. Banyak warga Kabupaten Bandung yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan penurunan daya beli. Lebih baik jika kita berbuat aksi sosial, saling memberi, dan berbagi, terutama kepada anak yatim piatu,” imbuhnya.

Sebagai teladan, Kang DS secara rutin melaksanakan program Jumat Berkah dengan membagikan paket sembako dan santunan uang kepada ratusan anak yatim piatu di masjid-masjid desa dan kecamatan secara bergiliran.

“Saya ingin Jumat Berkah menjadi motivasi bagi warga yang mampu untuk ikut berbagi dengan sesama,” jelas Kang DS.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa flexing adalah tindakan memamerkan kekayaan atau kemewahan di media sosial, seperti barang-barang mewah, liburan eksotis, atau gaya hidup glamor. Dampaknya dapat menimbulkan rasa iri, ketidakpuasan, hingga tekanan sosial bagi masyarakat lain.

“Flexing pada akhirnya hanya menumbuhkan narsisme dan kesombongan,” kata Kang DS.

Pada kesempatan yang sama, Musyawarah KORMI Kabupaten Bandung 2025 juga menetapkan kembali Hj. Emma Detty Permanawati sebagai ketua yang terpilih secara aklamasi.***

Usai meresmikan, Bupati langsung mendaftarkan diri menjadi anggota KDMP Cikasungka, dan disambut antusias oleh para pengurus KDMP Cikasungka maupun para anggota koperasi lainnya.

Peresmian KDMP Cikasungka dengan tagline “Bangkit, Mandiri dan Sejahtera” ini juga turut dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Dindin Syahidin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ina Dewi Kania, jajaran Forkopimcam Cikancung di antaranya Camat Cikancung Sudrajat.

Selain itu Kepala Desa Cikasungka Yusup Sudiono, Ketua KDMP Cikasungka Ahmad Kosasih, dan Ketua BUMDes Cikasungka Adang, Ketua BPD Cikasungka, Ketua LPMD, dan para anggota KDMP Cikasungka.

Anggota DPRD Kabupaten Bandung Linda Herlina, Ketua APDESI Kecamatan Cikancung sekaligus Kepala Desa Cihanyir Ceceng Suparman, para kader PKK, tokoh masyarakat dan tokoh agama turut menyaksikan peresmian gerai KDMP Cikasungka tersebut.

Bupati mengatakan baru tiga desa (KDMP) di Kabupaten Bandung yang secara resmi sudah dilaunching. Pertama Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot; kedua Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi; dan ketiga Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung.

“Insya Allah, besok akan saya undang dan berikan penghargaan ke tiga desa tersebut. Supaya desa lainnya bisa mengikuti,” kata Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna pada sambutannya.

Lewat gebrakan kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, Bupati Bandung Dadang Supriatna melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) meluncurkan program penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi wajib pajak pribadi.

Program ini hadir bukan hanya sebagai bentuk keringanan pajak, tapi juga simbol kemerdekaan dari beban administrasi dan akumulasi denda yang kerap menjadi momok bagi warga.

Menariknya, penghapusan denda ini dilakukan secara otomatis melalui sistem Bapenda. Warga cukup membayar pokok pajaknya saja—tanpa perlu surat permohonan, tanpa antrean, dan tanpa prosedur ribet.

Program berlaku mulai 25 Agustus hingga 30 September 2025, dengan sasaran objek pajak kategori Buku I hingga Buku V, serta berlaku untuk tunggakan pajak tahun 2024 dan sebelumnya. Ini berarti ribuan warga yang memiliki tunggakan kecil hingga menengah dapat langsung merasakan manfaatnya.

Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran pajak secara menyeluruh.

Dengan penghapusan denda, pemerintah tidak sedang “mengampuni” kewajiban, melainkan mendorong masyarakat agar kembali aktif membayar pajak, sekaligus memberikan insentif yang adil bagi yang berniat baik namun terhalang keadaan.

Langkah progresif Bupati Bandung ini sejalan dengan semangat gotong royong dan keadilan fiskal. Dengan menghapus denda dan memudahkan proses pembayaran, pemerintah membuktikan bahwa pelayanan publik bisa dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi, solutif, dan tepat sasaran.

Kesepakatan ini ditandatangani oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna beserta pimpinan DPRD Kabupaten Bandung pada Rapat Paripurna tentang penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2026 dan Propemperda 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Senin (11/8/2025).

Bupati Bandung Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS menyebut kesepakatan KUA PPAS Tahun 2026 Kabupaten Bandung merupakan salah satu yang tercepat di Jawa Barat bahkan di Indonesia.

“KUA-PPAS Kabupaten Bandung merupakan yang selesai tercepat di Indonesia. Ini merupakan penjabaran dari RPJMD yang telah disepakati,” ujar Kang DS usai Rapat Paripurna.

Kang DS menyebut penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan wujud nyata dari kolaborasi dan kesepahaman bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mengarahkan kebijakan anggaran daerah.

Sebab menurutnya, nota kesepakatan KUA-PPAS tersebut menjadi salah satu pijakan strategis untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“Ke depan, saya akan terus melakukan upaya agar implementasi anggaran dapat dijalankan dengan penuh tanggungjawab, transparansi dan akuntabilitas, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh warga Kabupaten Bandung,” tutur Kang DS.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu menyebut salah satu fokus pembangunan pada tahun 2026 adalah menyelesaikan infrastruktur. Ia menargetkan dalam tiga tahun seluruh jalan di Kabupaten Bandung dalam kondisi mulus.

“Tahun depan kami anggarkan Rp 300 miliar untuk perbaikan jalan. Insya Allah tiga tahun semua jalan mulus. Kami juga akan membangun satu rumah sakit lagi tahun depan,” ungkapnya.

Secara khusus, Kang DS menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bandung, atas sinergi dan kerjasamanya dalam melaksanakan rangkaian proses penyusunan KUA dan PPAS tahun 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bandung, mulai dari awal proses hingga tercapainya kesepakatan hari ini.

Sejak fajar menyingsing sekitar pukul 05.00 pagi, kawasan Jalan Al Fathu yang menjadi jantung Ibu Kota Kabupaten Bandung telah dipadati oleh lebih dari 10 ribu peserta PKB Fun Run 2025.

Semangat dan antusiasme terpancar dari wajah-wajah ribuan peserta yang hadir. Tua muda, laki-laki dan perempuan, semua berbaur dalam balutan jersey PKB Fun Run 2025 yang didominasi warna hijau dan putih, ciri khas PKB.

Tepat pukul 06.00 pagi, Wakil Ketua Umum DPP PKB H. Cucun Ahmad Syamsurijal, didampingi Ketua DPC PKB yang juga Bupati Bandung Dadang Supriatna, secara resmi melepas lebih dari 10 ribu peserta PKB Fun Run 2025.

Sorak sorai, tepuk tangan membahana dan letusan kembang api smenandai dimulainya acara yang telah dinanti-nantikan.

Hadir pula dalam Fun Run 2025 ini anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB Asep Romy Romaya, Anggota F-PKB DPRD Jawa Barat Humaira Zahrotun Noor dan Asep Syamsudin.

Tampak pula anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung seperti Ketua DPRD Renie Rahayu Fauzi, Ketua Fraksi PKB H Tarya Witarsa, Sekretaris Fraksi Hadiat, Krisna Alamsyah dan anggota DPRD lainnya.

Semangat para peserta semakin membara dengan hadiah-hadiah menarik yang disiapkan oleh panitia. Empat paket umroh, 14 unit sepeda motor listrik, puluhan barang elektronik, dan ratusan hadiah hiburan lainnya sukses membuat ribuan peserta tersenyum lebar.

Atmosfer semakin meriah dengan penampilan artis Ade Astrid yang mengajak ribuan peserta di Lapangan Upakarti bergoyang dan berjingkrak sepanjang acara. Penampilan Ade Astrid sukses membius ribuan peserta yang hadir.

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal dan Bupati Bandung yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung Dadang Supriatna dijadwalkan hadir untuk membuka acara PKB Fun Run 2025 tersebut.

Sekretaris DPC PKB Kabupaten Bandung H Tarya Witarsa mengaku terkesima dan tidak menyangka kegiatan PKB Fun Run 2025 ini disambut antusiasme oleh masyarakat.

Bahkan pihaknya terpaksa menyetop pendaftaran lantaran pendaftar yang ibgin mengikuti PKB Fun Run 2025 ini terus membludak. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan aman dan lancar.

“Alhamdulillah antusiasme masyarakat terhadap kegiatan PKB Fun Run 2025 yang digelar dalam rangka memeriahkan Harlah PKB ke-27 sangat luar biasa,” ujar Tarya saat menggelar konferensi pers di Kantor DPC PKB Kabupaten Bandung, Kamis (7/8/2025).

Kuasa hukum PT BDS Perseroda, Rahmat Setiabudi SH mengungkapkan bahwa permasalahan sebenarnya yang terjadi antara para vendor dan PT BDS adalah murni utang piutang dalam bisnis pengadaan Ayam Boneless Dada (BLD). 

PT BDS mengakui masih memiliki kewajiban sebesar Rp 105,4 miliar kepada beberapa vendor penyedia BLD. Hal ini terjadi karena PT BDS mengalami keterlambatan pembayaran dari Cahaya Frozen Raya (CFR) sebesar Rp 127 miliar berdasarkan invoice PT BDS ke PT CFR.

Kerjasama antara PT BDS Perseroda, PT CFR dan para vendor berawal dari kerjasama pengadaan BLD berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara para pihak atau kerjasama B to B (bussiness to business). 

“Jadi kami tegaskan, sejak awal ini adalah murni bisnis B to B (business to business) antara para pihak yakni PT BDS, PT CFR dan para vendor,” ujar Rahmat kepada awak media di Soreang, Selasa (29/7/2025).