Ujian kedua ini adalah Viral munculnya pemberitaan adanya pihak-pihak (bahkan tokoh terkenal) yang dimungkinkan mengetahui bagaimana adanya Pembuatan Ijazah Palsu tersebut, yang ternyata bukan merupakan produk asli UGM namun hanya dicetak di kawasan Pasar Pramuka Salemba Jakarta. Adalah Bambang “Beathor” Suryadi (BBS) politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang berani membongkar cerita menghebohkan bak petir di siang bolong ini.
BBS bahkan dengan lantang berani menyebut bahwa Andi Widjajanto (AW) mantan Gubernur Lemhannas ke-17 dan mantan Sekretaris Kabinet (Sekab) JkW 2014-2015 pernah melihat langsung dokumen ijazah Jkw yang belakangan diyakini palsu itu. Hal itu terjadi saat persiapan pencalonan JkW pada Pilpres 2014, AW menjadi salah satu pihak yang sempat melihat dokumen tersebut. “AW belum sadar saat itu kalau “Ijazah” yang ia lihat adalah hasil cetakan 2012, saat JkW maju Pilgub DKI,” ungkap BBS dalam suaranasional.com/2025/06/13/beathor-andi-widjojanto-tahu-dugaan-ijazah-bodong-jokowi-dan-dibuat-tim-solo-di-jalan-pramuka-salemba/
Hal yang lebih membagongkan, BBS mengungkap bahwa Ijazah Palsu tersebut dibuat di Pasar Pramuka Salemba, Jakarta, oleh tim inti JkW yang dibawa langsung dari Solo. Tim tersebut terdiri dari David, Anggit, dan Widodo, yang kemudian bergabung dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Nama Widodo disebut sebagai aktor utama pembuat Ijazah Palsu tersebut, yang kini disebut-sebut menghilang sejak Bambang Tri, penulis buku JkW Undercover, membeberkan dugaan pemalsuan ijazah Palsu ke publik.
AW, sekalilagi menurut BBS, sempat terkejut saat mengetahui foto JkW di semua ijazah identik alias seragam, padahal seharusnya berbeda untuk tiap jenjang pendidikan. “AW harus berani bicara bahwa dia pernah melihat Ijazah Palsu itu. Jika tidak, ini jadi beban sejarah,” ujar BBS tegas sebagainana ditulis dalam link Suara Nasional diatas. “Pertemuan mereka terjadi di Jalan Cikini No. 69, Menteng. Di sanalah dibahas langkah cepat melengkapi berkas JkW ke KPUD DKI. Fakta ini tak bisa terus ditutupi,” kata BBS.
