Penulis: Teten Sudirman
TERASJABAR.ID – Tahun 2025 diakhiri oleh peristiwa bencana yang sangat memilukan. Tanah longsor, banjir, jembatan putus, kampung yang lenyap ditelan banjir lumpur, gelondongan kayu yang melibas seluruh tempat hunian dan hanya menyisakan masjid.
Secara serentak bencana menimpa 3 provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Mengakibatkan korban meninggal seribu orang lebih, ratusan dinyatakan hilang dan lebih banyak lagi yang kehilangan tempat tinggal.
Terjadinya bencana tersebut tidak terlepas dari telah rusaknya lingkungan alam akibat keserakahan manusianya, dengan membabat hutan lindung seenaknya demi kepuasan duniawi.
Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Alqur’an surat Ar-Rum ayat 41 : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.
Sayangnya, penanganan bencana ini ditengarai lamban. Presiden Prabowo lebih terkesan bergerak sendiri dengan menghabiskan malam tahun baru di tempat bencana dan mengirim helikopter pribadi, sementara warga yang terkena bencana mengharap pertolongan serba cepat, sedangkan mekanisme pemerintahan terkendala birokrasi.
Refleksi akhir tahun 2025 tampaknya menyisakan pekerjaan rumah yang harus ditangani pemerintahan Presiden Prabowo ke depan. Beberapa program unggulan Presiden Prabowo, terbukti menimbulkan masalah dan sudah cukup banyak kritik yang ditujukan kepadanya.
Adanya kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo secara sepihak , tanpa mendengar pendapat dari pihak daerah sendiri, menjadi kendala utama dalam mengatasi bencana di Sumatera kemarin.
Selain kebijakan pemangkasan anggaran daerah, pola penetapan keputusan berdasarkan ambisi pemerintah pusat, juga terjadi di bidang pendidikan. Yang paling bermasalah adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Sekolah Rakyat yang aneh, karena diurus oleh Kementerian Sosial. Demikian juga soal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Program MBG yang anggarannya sangat besar itu ternyata banyak menimbulkan masalah. Selain maraknya siswa yang keracunan pasca menyantap makanan dari program MBG, soal keberadaan pihak dapur pelayanannya (SPPG) pun dimasalahkan.
Karena mereka yang berkesempatan membentuk SPPG itu pada umumnya, mereka yang punya akses ke para pejabat baik di eksekutif maupun di legislatif. Dan jika dikaji secara cermat, berapa persen dari angggaran triliunan rupiah itu yang benar-benar dirasakan langsung oleh para siswa?
Kemudian program pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang diperuntukkan bagi keluarga miskin ekstrim. Program ini pun tampaknya kebanyakan di daerah yang masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Kementerian Sosial yang membidanginya belum banyak kelihatan aksinya dalam mewujudkan program unggulan Presiden Prabowo itu.
Selanjutnya terkait program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), nasibnya tidak berbeda jauh dengan program unggulan lainnya.
“Untuk di Kabupaten Tasikmalaya saja bisa dipastikan dari 351 desa yang ada di daerah ini, sedikit sekali yang telah berjalan pasca diluncurkannya program tersebut beberapa bulan yang lalu.
Bahkan di Desa Singaparna yang merupakan ibukota Kabupaten Tasikmalaya dan penulis sendiri selaku warga desa tersebut yang ditunjuk sebagai anggota pengawas pada KDMP Desa Singaparna, hingga kini belum ada kegiatan apa pun dalam menghidupkan koperasi.
Alasan intinya karena belum turun dananya, baik untuk membangun fasilitasnya maupun untuk modal kerja koperasinya sendiri. Menghadapi 2026 ini muncul pertanyaan, apakah pemerintahan Presiden Prabowo akan tetap bersikukuh melaksanakan programnya tersebut? Ataukah dia merasa perlu untuk lebih banyak mendengar, termasuk saran masukan dari pihak-pihak yang tidak setuju?
Dalam menghadapi 2026 ke depan maunya kita optimistis. Namun optimisme seperti itu perlu dikurangi, karena kesan yang melekat saat ini, jajaran pemerintahan terlalu berambisi untuk berkuasa.
Sehingga parlemen yang merupakan lembaga alat kontrol pun, kini sudah melupakan fungsi kontrolnya. Arogansi dipertontonkan secara telanjang, dengan kebijakan program yang sulit untuk dilawan argumentasi lain.
Ke depan diharapkan Presiden Prabowo agar banyak mendengar dari mereka yang bersikap kritis. Serta pola menempatkan mereka yang selama ini mendukungnya untuk menduduki jabatan-jabatan strategis, harus dihentikan. Indonesia saat ini sangat membutuhkan pemimpin-pemimpin yang bukan terperangkap dalam pola balas budi, melainkan harus mereka yang terpilih lewat seleksi meritokrasi.
