Drs. H. Cucu Sutara, MM (Ketua Umum PP IKA UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Menjelang akhir tahun 2025, refleksi atas dinamika agama di ruang publik Indonesia menjadi keniscayaan intelektual sekaligus tanggung jawab moral. Secara sosiologis, agama masih menjadi salah satu kekuatan simbolik paling berpengaruh dalam membentuk identitas, solidaritas, dan orientasi tindakan sosial masyarakat. Namun, dalam konteks modernitas yang ditandai oleh polarisasi politik, fragmentasi sosial, dan kompetisi identitas, agama kerap direduksi menjadi alat legitimasi kepentingan sempit.
Fenomena ini tidak hanya menggerus makna etik agama, tetapi juga berpotensi melemahkan kohesi sosial yang menjadi fondasi kebangsaan Indonesia.
Dari perspektif ekologis, krisis lingkungan yang semakin nyata, mulai dari degradasi alam, bencana ekologis, hingga ketimpangan akses sumber daya, menunjukkan keterputusan relasi manusia dengan alam. Di sinilah ekoteologi yang digagas Kemenag RI menemukan relevansinya.
Agama tidak lagi cukup diposisikan sebagai urusan ritual dan simbolik, melainkan harus hadir sebagai kesadaran kosmik yang menempatkan manusia sebagai penjaga (khalifah) alam. Ekoteologi menawarkan kerangka etis yang mengintegrasikan iman, ilmu pengetahuan, dan tanggung jawab ekologis, sehingga keberagamaan menjadi praksis perawatan kehidupan, bukan justru menjadi alat legitimasi dalam mengeksploitasi alam.
Sementara itu, dari sudut pandang filosofis, tantangan keberagamaan hari ini terletak pada upaya mengembalikan agama pada horizon makna terdalamnya, yakni nilai cinta, kebijaksanaan, dan keadilan, terutama dalam relasi antara sesama manusia dan alam. Dalam konteks moralitas, agama pada hakikatnya hadir bukan untuk mengeraskan batas identitas, melainkan untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang bermakna dan bertanggung jawab. Ketika agama terlepas dari dimensi etis dan reflektifnya, maka akan berisiko terjadinya reduksi makna menjadi sekadar simbol, slogan, atau bahkan alat legitimasi keserakahan dan kekuasaan yang eksploitatif.
