Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya kesepakatan mekanisme kolaborasi lintas pemerintahan.
“Ini penting terkait dengan mekanisme kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, terkait dengan pendanaan dan pembangunan infrastruktur yang ada di bawah pemerintah daerah,” katanya.
“Ini harus disepakati sehingga tidak ada overlapping dan semuanya mendapat sentuhan yang proporsional,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa seluruh upaya pemulihan sosial dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sejalan dengan mandat Keppres dan koordinasi Satgas.
“Sebagai koordinator bidang sosial, Kementerian Sosial memastikan pemulihan sosial pascabencana berjalan menyeluruh, mulai dari perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat terdampak,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh bantuan sosial Kemensos disalurkan melalui mekanisme yang akuntabel dan berbasis data.
“Kami memastikan bantuan sosial disalurkan berdasarkan data yang tervalidasi, melalui usulan pemerintah daerah, validasi Kemendagri, dan data BNPB, sehingga tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Menurut Mensos, pemulihan sosial pascabencana tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam jangka panjang.
“Pemulihan sosial ini kami arahkan untuk membangun kohesi sosial, menjaga keberfungsian masyarakat, dan mendorong kebangkitan sosial ekonomi secara berkelanjutan,” pungkasnya.***
