Program Sertifikat Gratis Wakaf Masjid, Ini Instruksi Bupati Bandung ke Para Kades

TERASJABAR.ID - Bupati Bandung Dadang Supriatna kembali melaksanakan kegiatan rutin shalat Jumat Keliling (Jumling) ke-4 di Masjid Al Fatah Jalan Raya Siliwangi RT 03/RW 03 Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Jumat (11/7/2025).

Pada kesempatan itu, Bupati Dadang Supriatna didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Bandung Adjat Sudradjat, Camat Baleendah Eef Syarif Hidayatullah.

Usai shalat Jumat, Bupati Bandung di hadapan para jemaah menyampaikan visi Kabupaten Bandung, yaitu mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih Bedas, maju dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Dadang pun menjelaskan ada 57 rencana aksi yang tengah dihadapi dan sedang dijalankan dalam pemerintahannya di Kabupaten Bandung.

"Saya berharap bahwa program-program yang sudah berjalan tetap kita lanjutan, bahkan kita tingkatkan. Termasuk program untuk menciptakan setiap tahunnya 10.000 wirausaha muda dan lapangan kerja. Karena saat ini para lulusan SLTA, sarjana, masih dikategorikan usia produktif yang kategori menganggur hampir 6,32 persen," tutur Dadang.

Untuk itu, lanjut Bupati Bedas, program-program tersebut akan terus didorong dalam upaya mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bandung.

Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna berharap kepada para lurah dan kepala desa untuk menyampaikan adanya program sertifikat gratis untuk wakaf masjid dan madrasah yang ada di Kabupaten Bandung.

Ia menyebutkan bahwa sebelumnya ada Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor BPN Kabupaten Bandung di Soreang pada Jumat pagi, dan Baleendah salah satu wilayah yang harus diselesaikan dalam hal sertifikat tanahnya.

"Nanti ke Pak Lurah atau Pak Kades wilayah Kecamatan Baleendah, saya barusan ketemu dengan Komisi II DPR RI adalah salah satunya akan menertibkan masalah pertanahan," ujarnya.

Lebih lanjut Kang DS mengatakan bahwa kegiatan Jumling itu merupakan kegiatan rutin, yang sudah biasa dilaksanakan sejak ia masih menjabat kepala desa pada tahun 1998 hingga saat ini terus-menerus secara kontinyu setiap hari Jumat.

"Dulu hanya satu desa, sekarang se-Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan Pak Kades dan Pak Lurah juga mengikuti kegiatan rutin Jumat Keliling di masing-masing RW. Sehingga bisa silaturahmi dengan masyarakat dan menyampaikan program-program yang ada di Pemerintah Kabupaten Bandung," harapnya.

BPJS Kesehatan

Terutama bagi masyarakat di Kecamatan Baleendah menurut DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) ada yang sudah menerima BPJS Kesehatan secara gratis melalui program PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) dari anggaran APBN.

"Kemarin ada yang dinonaktifkan. Untuk itu saya titip kepada Pak Camat, Pak Lurah dan Pak Kades titip segera tindaklanjuti. Kalau ternyata orang tersebut dinyatakan layak masih mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa BPJS Kesehatan, untuk segera didaftarkan ke Dinas Sosial. Karena hampir 159 ribu data atau jiwa yang dinonaktifkan BPJS Kesehatan," ujarnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini mengatakan apabila di Kecamatan Baleendah, khususnya kepada RT dan RW, apabila menemukan ada warga yang kategori tidak mampu atau perlu dibantu.

"Tetapi tidak mempunyai BPJS Kesehatan, segera daftarkan ke Pak Lurah maupun Pak Kades untuk didaftarkan segera ke Dinas Sosial. Kenapa saya menyarankan seperti itu? Karena kepentingan kesehatan itu sangat penting," katanya.

Ia mengatakan saat ini banyak masyarakat yang mengeluh terkait pelayanan kesehatan, di antaranya karena tidak memiliki BPJS Kesehatan.

"Hal urusan kesehatan sangat penting. Mudah-mudahan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan di Kabupaten Bandung, insya Allah tahun depan akan ada tambahan rumah sakit di Cimenyan. Yaitu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bandung," tuturnya.

Kang DS pun menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa ke depan baik Kecamatan Baleendah maupun desa dan kelurahannya akan segera dimekarkan. Di Kelurahan Baleendah itu mencapai sekitar 90.000 jiwa, bisa menjadi lima kelurahan atau lima desa.***