Ia menyebutkan bahwa sebelumnya ada Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor BPN Kabupaten Bandung di Soreang pada Jumat pagi, dan Baleendah salah satu wilayah yang harus diselesaikan dalam hal sertifikat tanahnya.
“Nanti ke Pak Lurah atau Pak Kades wilayah Kecamatan Baleendah, saya barusan ketemu dengan Komisi II DPR RI adalah salah satunya akan menertibkan masalah pertanahan,” ujarnya.
Lebih lanjut Kang DS mengatakan bahwa kegiatan Jumling itu merupakan kegiatan rutin, yang sudah biasa dilaksanakan sejak ia masih menjabat kepala desa pada tahun 1998 hingga saat ini terus-menerus secara kontinyu setiap hari Jumat.
“Dulu hanya satu desa, sekarang se-Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan Pak Kades dan Pak Lurah juga mengikuti kegiatan rutin Jumat Keliling di masing-masing RW. Sehingga bisa silaturahmi dengan masyarakat dan menyampaikan program-program yang ada di Pemerintah Kabupaten Bandung,” harapnya.
BPJS Kesehatan
Terutama bagi masyarakat di Kecamatan Baleendah menurut DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) ada yang sudah menerima BPJS Kesehatan secara gratis melalui program PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) dari anggaran APBN.
“Kemarin ada yang dinonaktifkan. Untuk itu saya titip kepada Pak Camat, Pak Lurah dan Pak Kades titip segera tindaklanjuti. Kalau ternyata orang tersebut dinyatakan layak masih mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa BPJS Kesehatan, untuk segera didaftarkan ke Dinas Sosial. Karena hampir 159 ribu data atau jiwa yang dinonaktifkan BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini mengatakan apabila di Kecamatan Baleendah, khususnya kepada RT dan RW, apabila menemukan ada warga yang kategori tidak mampu atau perlu dibantu.
“Tetapi tidak mempunyai BPJS Kesehatan, segera daftarkan ke Pak Lurah maupun Pak Kades untuk didaftarkan segera ke Dinas Sosial. Kenapa saya menyarankan seperti itu? Karena kepentingan kesehatan itu sangat penting,” katanya.
