Sejumlah Guru Honorer Tak Masuk Dalam Daftar Penerima Bantuan dari Pemkab Garut, APSI Garut Minta Baznas Turun Tangan
Terasjabar.id - Sejumlah guru honorer tak masuk dalam daftar penerima bantuan dari Pemkab Garut. Tak masuk dalam daftar pokok pendidikan (Dapodik) jadi salah satu alasannya.
Pemkab Garut menyediakan anggaran sebesar Rp 8 miliar untuk membantu guru honorer yang terdampak Covid-19. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat bantuan.
Seperti masuk dalam Dapodik dan tak menerima sertifikasi.
Ketua APSI (Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia) Kabupaten Garut, Sony MS, menyebut akibat syarat yang ditentukan itu, sejumlah guru honorer yang tak masuk Dapodik tidak mendapat bantuan. Padahal para guru honorer itu jelas sangat terdampak.
"Mereka ini banyak yang belum dikasih honor selama pandemi ini terjadi lebih dari dua bulan. Terus sekarang tidak mendapat bantuan," ujar Sony saat dihubungi, Rabu (20/5/2020).
Dinas Pendidikan membebankan sekolah untuk membayar upah para guru honorer dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Namun sampai saat ini, dana BOS tak kunjung cair. Guru honorer pun akhirnya belum menerima upah.
"Kebutuhan sehari-hari kan terus jalan. Tapi upah tidak dapat. Sekarang juga bantuan tidak ada. Padahal jelas mereka ini sangat membutuhkan," katanya.
Sony meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Garut untuk membantu para guru honorer yang tak mendapat bantuan pemerintah. Ia menilai, pemberian bantuan dari Baznas ke guru honorer sangat tepat.
"Guru honorer itu sudah masuk ke penerima bantuan dari Baznas. Upah enggak dapat, terus bantuan dari Pemda sama enggak dapat. Jadi Baznas harus turun membantu mereka," ucapnya.
Hingga kini belum diketahui jumlah pasti guru honorer yang tak mendapat bantuan. Pihaknya akan melakukan pendataan dan mengusahakan guru honorer bisa menerima bantuan.
Disadur dari TRibunjabar.id