Sisihkan Sebagian Gajinya, 5000 Paket Sembako Disalurkan ke Warga Terdampak Covid-19 di Majalengka
Terasjabar.id - Secara simbolik, bantuan sosial berupa lebih dari 5000 paket sembako disalurkan ke masyarakat terdampak Covid-19.
Bantuan itu diperoleh dari komitmen penyisihan gaji dan alokasi dana aspirasi sebagai anggota DPR maupun dihimpun dari berbagai program mitra kerja komisi VIII baik institusi kementerian maupun lembaga negara.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Nurhasan Zaidi mengatakan selain sembako, pihaknya juga telah menyalurkan 10.000 masker bagi masyarakat serta menyumbangkan APD bagi tenaga medis di beberapa rumah sakit yang bertugas di garis depan.
"Ini adalah bentuk aksi solidaritas, advokasi, pengawalan serta kepedulian kita untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, karena kita semua tahu bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan pemberian bansos masih terus di verifikasi dan validasi yang menyebabkan datanya belum sempurna, sehingga tidak sepenuhnya dapat mengcover dan menyentuh masyarakat terdampak," ujar Nurhasan saat ditemui di gedung Bapermin, Minggu (17/5/2020) sore.
Anggota DPR dari fraksi PKS ini mengapresiasi kepada pemerintah Kabupaten Majalengka khususnya Dinas Sosial dan Kemensos yang cukup sigap merespon pengajuan nama calon penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST).
Khususnya, bagi masyarakat rentan yang belum masuk ke dalam DTKS penerima bansos sembako maupun PKH.
"Tercatat sekitar 20.500 keluarga terdampak yang diajukan oleh dinas sosial dan di dampingi oleh kami sebagai perwakilan rakyat telah ditetapkan sebagai penerima BST oleh kemensos untuk mendapatkan bantuan senilai 600.000 rupiah selama 3 bulan, bagi kami ini merupakan amanah sebagai implementasi fungsi anggaran dan pengawasan," ucapnya.
"Alhamdulillah sebagian besar BST sudah terdistribusikan dan sudah diterima masyarakat penerima manfaat, inilah pentingnya kita berkoordinasi dan berelaborasi, semoga dapat meringankan beban masyarakat," jelas dia.
Ia memaparkan, dalam rapat koordinasi dengan Kemensos beberapa waktu lalu, bahwa ada perkiraan angka kemiskinan akan meningkat sebesar 12,37% atau bertambah 8,5 juta orang usai Covid-19.
Pihaknya pun prihatin dan khawatir saat ini atau bahkan ke depan, angka kemiskinan terus akan bertambah yang mana di sisi lain skema jaring pengaman sosial yang disiapkan pemerintah untuk Cobid-19 hanya disiapkan untuk masa 3 bulan.
"Di sisi inilah kami memandang bahwa perlu segera dilakukan pembenahan dan perapihan DTKS dan ini harus menjadi prioritas sehingga perlu dilakukan secara simultan bersamaan dengan penyerahan bansos. Disaat yang sama kita juga desak pemerintah dalam hal ini kemensos untuk untuk menyiapkan skema perlindungan sosial yang matang untuk periode pasca darurat Covid-19 dan bila DTKS sudah lebih rapi maka ini akan sangat membantu," kata anggota dewan dari Dapil Jabar IX tersebut.
(Tribunjabar.id)