Dedi Mulyadi Menilai PSBB di Sejumlah Daerah Tidak Efektif, Usul Ganti Saja oleh Karantina Komunal

Dedi Mulyadi Menilai PSBB di Sejumlah Daerah Tidak Efektif, Usul Ganti Saja oleh Karantina Komunal
(Tribunjabar.id : Google)
Editor: Epenz Hot News —Minggu, 10 Mei 2020 11:23 WIB

Terasjabar.id - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menilai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah tidak efektif untuk mencegah penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, Dedi meminta PSBB dihentikan.

Dedi mengatakan, PSBB tidak efektif karena beberapa hal. Pertama, muncul kebijakan pemerintah pusat yang sudah melonggarkan transportasi.

Dengan pelonggaran transportasi, interaksi orang sudah makin tinggi dan banyak.

Sementara, PSBB bertujuan untuk menekan jumlah orang berinterkasi baik antar-individu maupun antar-wilayah.

Kedua, PSBB tidak efektif karena pada praktiknya, lalu lintas kendaraan tetap bisa lolos dari pos pemeriksaan. Memang, ada penjagaan ketat, namun hanya pada jam-jam tertentu.

"Pengendara tetap lolos di saat penjagaan baik siang maupun malam," kata Dedi melalui ponselnya, Sabtu (9/5/2020).

Lalu alasan ketiga tidak efektifnya PSBB adalah karena aturan itu terlalu panjang dan lama sehingga berdampak pada persoalan ekonomi dan sosial masyarakat.

Di sisi lain, ada kebijakan yang saling berbenturan, seperti PSBB dan kelonggaran transportasi sehingga membuat masyarakat bingung.

"PSBB menyebabkan sektor ekonomi jadi terhenti kalau kebijakan itu terlalu lama," kata Dedi.

Selain itu, kata Dedi, kebijakan PSBB tak sepenuhnya ditaati masyarakat. Misalnya, satu toko buka, tetapi toko lain tutup.

Orang berkerumun di satu toko yang buka, dan itu tidak ada artinya PSBB untuk menekan interaksi manusia.

"Kasihan yang sudah taat aturan tinggal di rumah, malah menderita dan upaya mereka juga jadi sia-sia," ujar Dedi.

Dedi Mulyadi saat diwawancara wartawan.
Dedi Mulyadi saat diwawancara wartawan. (istimewa)


Memicu Problem Sosial

Alasan lain bahwa PSBB tak efektif adalah kebijakan itu malah memicu problem sosial akibat bantuan dampak wabah corona yang tak merata dan salah sasaran.

"Daripada tidak jelas, ya sudah hentikan saja PSBB karena membingungkan masyarakat oleh regulasi yang aneh-aneh. Selain itu, masyarakat yang bandel tetap saja bebas dan lolos pemeriksaan. Mobil hanya dipelanin di pos pemeriksaan dan lolos begitu saja," kata Dedi.

Selain itu, kata Dedi, kebijakan dalam pencegahan penyebaran virus corona akhirnya bersifat politis. Kepanikan berlebihan menyebabkan pemerintah membuat tafsir masing-masing atas aturan.

Lalu tafsir itu dibuat berdasakan kepentingan diri masing-masing bukan untuk publik, karena berkaitan politik, seperti untuk pilpres dan pilkada.

"Kalau urusan penyakit dibawa ke tafsir begini, kasihan rakyat," katanya.

Dampak lain dari PSBB adalah membuat aparat jenuh saat menjaga pos pemeriksaan sehingga mudah emosi ketika menghadapi masyarakat yang bandel. Tapi di sisi lain, masyarakat juga mulai jenuh karena tak bebas bepergian.

"Pegawai Dishub apa tak jenuh. Satpol PP apa tak jenuh? Akhirnya mereka emosi di jalan. Dan, masyarakat pun emosi karena dihalangi ketika bepergian hingga sama-sama emosi dan memicu konflik," kata mantan bupati Purwakarta itu.


Karantina Komunal

Sebagai pengganti PSBB, Dedi mengusulkan karantina komunal berbasis RW dan desa.

Menurut Dedi, desa-desa hingga tingkat RW dilengkapi tempat karantina, pos penjagaan, APD, ambulans dan alat pengukur suhu tubuh (thermograf). Lebih baik jika tes swab dilakukan hingga tingkat RW.

"Mereka tutup sendiri wilayah masing-masing. Setiap ada orang yang masuk ke kampung diperiksa. Itu jauh lebih efektif," katanya.

Menurutnya, masyarakat desa itu dikenal mandiri. Mereka bisa menjaga kampungnya sendiri; membangun jalan sendiri; pos ronda sendiri dan; membuat sistem sendiri.

Konsep karantina komunal, kata Dedi, sedang dilakukan di Purwakarta. Ia sendiri yang menginisiasi gagasan itu.

Menurutnya di setiap kampung dan desa ada karantina dengan memanfaatkan bangunan sekolah dan lainnya. Lalu masyarakat juga mendirikan pos pemeriksaan lengkap dengan APD, ambulans dan lainnya.


Disadur dair Tribunjabar.id

Pandemi Virus Corona PSBB Anggota DPR RI Dedi Mulyadi Karantina Komunal


Loading...