Pemkab KBB Tidak Akan Menggunakan Daging Ayam Pada Paket Sembako, ini Alasannya
Terasjabar.id - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) akhirnya tak akan menggunakan daging ayam pada paket sembako setelah adanya polemik sembako busuk yang diterima warga hingga mendapat sorotan dari anggota DPRD.
Seperti diketahui, di dalam paket sembako yang diterima warga Perum Alam Sanggar Indah (ASI) RW 13, Desa Citapen, Kecamatan Cihampelas, beberapa waktu lalu terdapat ayam busuk, hingga sembako yang lainnya tidak layak konsumsi.
Bupati Bandung Barat, Aa Umbara mengatakan, Pemda KBB akan mengganti daging ayam dalam paket sembako dengan bahan makanan yang lebih tahan lama, tetapi tanpa mengurangi kandungan protein hewani.
"Hasil rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pak Kejari dan pak Kapolres juga minta ayam diganti dengan yang kuat lama sampai sebulan atau dua bulan," ujar Aa Umbara di Kompleks Pemkab Bandung Barat, Selasa (5/5/2020).
Saat ini, Bandung Barat sendiri menerapkan PSBB di 7 kecamatan yaitu, Lembang, Parongpong, Ngamprah, Batujajar, Cipatat, Cisarua, dan Padalarang.
Dari 7 kecamatan itu, setidaknya ada 4.324 Kepala Keluarga (KK) yang berhak menerima bantuan sembako dari Pemkab Bandung Barat.
Untuk tahap pertama baru 8.000 warga yang menerima sembako tersebut.
Terkait hal ini, Aa Umbara memastikan KBB tak bakal kekurangan, bahkan selain anggaran sembako, pihaknya juga sudah menyiapkan anggaran untuk pengamanan dan kesehatan dengan total sebesar Rp 225 miliar.
"Anggaran bantuan sosial tak perlu khawatir kita sudah ada Rp 225 miliar. Dana itu juga buat kesehatan, buat bantuan PSBB, pengamanan, dan banyak lagi," kata Aa Umbara.
Sebelumnya, Ketua Panja Percepatan Penanganan Covid-19 DPRD KBB Bagja Setiawan, mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2015 tenang kebutuhan pokok, bahwa ayam potong memang masuk klasifikasi jenis sembako.
"Hanya saja seharusnya diperhitungkan, seperti proses pengiriman, ketahanan dan lain sebagainya. Itu harus diperhitungkan karena harus bertahan selama pandemi," ujaranya.
Selain itu, kata Bagja, terkait pemilihan daging ayam dalam bantuan sembako ini Pemda KBB tidak konsultasi dengan Panja Percepatan Penanganan Covid-19 DPRD KBB, padahal dalam fungsi pengawasan, pihaknya perlu tahu semua hal tesebut.
"Pertama, mereka milih sembako bukan BLT tidak dikonsultasikan, kedua ketika mereka memilih sembako kita juga perlu dikonfirmasi karena kita perlu tahu dalam fungsi pengawasan kita," kata Bagja.
Disadur dari Tribunjabar.id