Pemerintah Daerah Diminta Perkuat PSBB
Terasjabar.id - Pakar Epidemi FKM Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat dan meningkatkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar alias (PSBB). Sebab memang berdampak menekan penyebaran Covid-19.
"Jadi opsi kita hanya pada pembatasan sosial (PSBB) itu. Pertanyaannya apa pembatasan sosial ini berefek, ya berefek," kata dia dalam diskusi virtual, Minggu (3/5).
Sebagai contoh, dia menyebut turunnya tren penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta setelah pemberlakuan PSBB. Hal itu disebabkan berkurangnya jumlah masyarakat yang melakukan kegiatan di luar rumah setelah pemberlakuan PSBB.
"Begitu kita menggunakan data dari Google yang kita bisa akses ternyata proporsi penduduk yang tinggal di rumah itu selama April ini sudah mencapai 60 Persen. Ketika 60 persen langsung landai dan turun cepat dan ini membuktikan bahwa pengalaman empiris bahwa pembatasan Sosial itu berdampak," terang dia.
"Saya bilang Pak Anies (Gubernur DKI Anies Baswedan) ini harus dipertahankan. Jangan kendor. Kalau bisa tingkatkan menjadi 70 persen, 80 persen sehingga benar-benar akan terus melandai turun," imbuhnya.
Langkah ini seharusnya tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, melainkan juga di semua wilayah Indonesia. Dengan demikian mobilitas manusia yang menjadi sarana penyebaran Covid-19, dapat ditekan.
"Jakarta memang sudah berefek, tapi Jakarta saja. Jakarta bukan Indonesia, Indonesia bukan Jakarta. Ini seharusnya kita juga melihat pembatasan sosial efeknya di semua wilayah. Ternyata di Jawa Tengah itu masih di bawah 40 persen, Jawa Timur 50 persen yang sudah tinggal di rumah. Kita harapkan mereka meningkatkan 10 persen saja. Jawa Timur sama Barat sudah Mulai sampai 60 persen di DKI akan terjadi di beberapa wilayah lain," jelasnya.
Di Daerah Meningkat
Dia menambahkan jika memantau laporan perkembangan kasus Covid-19 memang terjadi penurunan kasus Jakarta. Namun, terjadi peningkatan tajam di wilayah luar Jakarta. "Jadi secara nasional kita belum turun. Kita masih terus naik. Karena kan jumlah penduduk di luar Jabodetabek jauh lebih banyak," urainya.
Hal ini tentu menunjukkan bahwa langkah pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat termasuk melarang mudik memang beralasan. Sebab, tiap pergerakan manusia yang terjadi diikuti dengan peningkatan jumlah kasus positif Covid-19.
"Kita lihat waktu terjadi pembatasan sosial suruh kerja di rumah walaupun pun belum ada regulasinya itu sebagian sudah pulang kampung ternyata dari data laporan kasus dari yang tadinya rata-rata 25 per hari, itu jadi 50. Itu ada bukti bahwa setiap pergerakan manusia betapapun sedikitnya itu akan terjadi peningkatan (penyebaran Covid-19)," tandasnya.
[eko/Merdeka.com]