Data Calon Penerima Bansos dari Pemerintah Pusat di Kabupaten Bantul Tidak Valid, Perangkat Desa di Bantul Pusing Salurkan Bantuan
Terasjabar.id – Data calon penerima bantuan sosial (bansos) tunai dari pemerintah pusat di Kabupaten Bantul tidak valid. Beberapa calon penerima bansos yang bersumber dari dana desa sudah meninggal dunia.
“Itu data kapan. Setelah dicek di lapangan beberapa warga sudah meninggal,” kata Ketua DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Bantul, Ani Widayati, Kamis (30/4/2020).
Data terpadu kesejahteran sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial yang dibagikan, sepertinya masih menggunakan data lama. Data itu belum diperbarui sesuai kondisi di lapangan. Hal ini menyulitkan kepala desa dan perangkatnya dalam menentukan calon penerima. Padahal dana ini harus segera dibagikan dalam masa pandemi Covid-19 ini.
Ani yang merupakan Kepala Desa (Kades) Sumbermulyo ini, mengatakan di wilayahnya ada 600 calon penerima sesuai dengan DTKS yang dibagikan. Namun setelah dilakukan pengecekan hanya sekitar 5 persen saja yang dinyatakan layak. Sedangkan 95 persen lainnyab terpaksa dicoret karena tidak sesuai dengan kriteria calon penerima.
“Dalam verifikasi kita libatkan dukuh sampai di RT. Banyak yang harus dicoret,” ucapnya.
Sebelum ada DTKS, Pemdes Sumbermulyo sudah melakukan verifikasi data warga yang akan menjadi penerima. Saat itu ada sekitar 160 rumah tangga sasaran. Namun dengan adanya tambahan calon penerima dari DTKS Kemesos akan menjadi sekitar 200 penerima.
“Jangan sampai ini menuai permasalahan, kita sarankan desa-desa tetap berpegang pada 14 kriteria kemiskinan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Yuni Ardi Wibowo, mengkhawatirkan DTKS ini akan memicu polemik di masyarakat. Data tersebut bisa mengadu antara perangkat desa dengan warganya, karena yang tidak sesuai dengan kriteria akan dicoret.
“Sebenarnya desa sudah update kemiskinan dan disampaikan ke pemkab. Itu yang akan kita jadikan dasar (pencairan),” ujarnya.
Disadur dari iNews.id