Anggota Dewan Minta Pemprov Jabar Jangan Main-main Bansos Dampak Covid-19, Warga Harus Proaktif
Terasjabar.id - Anggota Fraksi PKB DPRD Jabar, Asep Suherman meminta Pemprov Jabar, Pemkab/Pemkot, hingga Pemerintahan Desa untuk tidak main-main dalam menyalurkan bantuan sosial (Bansos).
Ia juga meminta masyarakat proaktif mengawasi penyaluran bansos bagi mereka yang terkena dampak wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Sebab, lanjut Asep, sejak Maret 2020 pemerintah pusat telah mengelontorkan ratusan triliun rupiah untuk mengatasi dampak Covid-19, termasuk bantuan jaringan pengaman sosial agar masyarakat tidak terjerat pada jurang kemiskinan akibat Covid-19.
Alokasi dana sebesar itu belum alokasi dari pemerintah provinsi, dimana Pemprov Jabar sendiri telah mengalokasikan dana bansos sekitar Rp 5 triliun dan hingga saat ini, Pemprov Jabar terkonfirmasi telah mencairkan anggaran hingga Rp 1,2 triliun untuk penanggulangan pandemi virus corona di Jabar.
"Infonya sudah sekitar Rp 1,2 triliun pencairan dari dana provinsi di antaranya untuk bansos, pembelian alat kesehatan, dan anggaran penugasan gugus tugas," kata Asep dalam rilisnya, kamis (30/4/2020).
Selain itu, kata Asep, Kabupaten/Kota juga mengalokasikan dana bantuan sosialnya masing-masing dari setiap ABPD Kab/Kotanya.
"Untuk itu saya tegaskan jangan main-main dengan anggaran rakyat, masyarakat juga jika ada persoalan di lapangan jangan segan-segan untuk segera melapor ke pihak terkait, karena ini soal kemanusiaan," kata Asep.
Menurut Asep, partisipasi aktif dari publik sangat penting agar bantuan, baik bahan pokok maupun uang tunai, benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.
"Hindari ini sebagai bahan pencitraan, apalagi kepentingan pribadi,ayo lepas ego kita masing-masing kita fokus kerja kemanusiaan," ujarnya.
Asep mengatakan penggunaan teknologi digital jadi penting agar masukan warga bisa diproses dan ditindaklanjuti dengan cepat.
"Kami juga minta pemprov atau pemda kota/kabupaten masing-masing menyediakan perangkat digital yang memungkinkan warga melapor jika mereka melihat bansos salah sasaran di lingkungan permukiman mereka," ujarnya.
Menurut Asep, penggunaan bansos untuk kepentingan politik juga harus diwaspadai. Terlebih sejumlah kepala daerah sudah berancang-ancang maju lagi dalam pilkada pada Desember 2020.
(Tribunjabar.id)