PKS Soal Pos Cegah Mudik Belum Dibuka: Penanganan Amburadul

PKS Soal Pos Cegah Mudik Belum Dibuka: Penanganan Amburadul
PKS Soal Pos Cegah Mudik Belum Dibuka: Penanganan Amburadul Belum ada Pos Pengamanan Larangan Mudik di kawasan Citayam, Depok, pada hari pertama penerapan pelarangan mudik oleh pemerintah, Jumat (24/4
Editor: Malda Hot News —Sabtu, 25 April 2020 09:26 WIB

Terasjabar.id -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, menilai, banyaknya pos larangan mudik yang belum dibuka di sejumlah jalan arteri di perbatasan Jabodetabek semakin menunjukkan penanganan kebijakan larangan mudik yang amburadul oleh pemerintah.

"Pemerintah kembali menunjukkan penanganan yang amburadul terkait dengan memutus rantai penyebaran Covid-19," kata Mardani kepada CNNIndonesia.com, Jumat (24/4).

Mardani sendiri menilai kebijakan pelarangan mudik yang diambil pemerintah sudah amat terlambat. Hal itu tak lepas dari sudah banyaknya masyarakat yang mencuri start mudik dan berpotensi menyebarkan Covid-19 di kampung halaman.

Diketahui, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat Heri Antasari sudah melaporkan sekitar 350 ribu pemudik dini yang masuk ke Jabar sebelum kebijakan larangan mudik dikeluarkan Jokowi.

"Pergerakan dari zona merah ini sangatlah berbahaya," kata dia.

Mardani sendiri menilai pemerintah wajib memperhatikan pembatasan transportasi umum dan pribadi agar penanganan larangan mudik dapat tercapai. Sebab, Indonesia yang berstatus sebagai negara kepulauan membuat tingginya mobilitas antarpulau yang berpotensi mempercepat penyebaran virus ke daerah lain.

"Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2018, ada sekitar 100 juta penumpang yg melakukan perjalanan via udara serta 20 juta orang lewat laut. Data seperti ini penting dijadikan landasan untuk membuat keputusan selanjutnya," kata dia.

Melihat persoalan itu, Mardani meminta agar Presiden Jokowi jangan selalu bergantung pada bawahan. Ia meminta Jokowi tegas kepada jajarannya yang memiliki kepentingan pribadi dan berani memutuskan apa yang sudah disepakati bersama.
"Jadikan tantangan ini sebagai peluang untuk Indonesia yang lebih unggul dan mandiri ke depan," kata dia.


Sebelumnya, CNNIndonesia.com memantau belum ada Pos Pengamanan Larangan Mudik di beberapa jalan arteri di perbatasan Jabodetabek pada hari pertama penerapan pelarangan mudik Jumat (24/4) hari ini.

Beberapa di antaranya pos belum terbangun seperti di kawasan Citayam, Jalan Raya Cipayung, hingga Jalan Pitara, Depok.

Di sekitar tugu perbatasan di Jalan Raya Citayam misalnya, para warga masih mondar-mandir menggunakan sepeda motor. Dari arah Kabupaten Bogor terpantau sejumlah truk pengangkut barang menuju arah Depok. (rzr/fea/CNN)

Virus Corona Posko Mudik DPR PKS


Loading...