Pak #Jokowi mestinya melaksanakan Karantina Wilayah/ Lockdown. Bisa parsial di bbrp daerah. Tapi justru ingin terapkan Darurat Sipil yg meminta Otoritas Besar tanpa kewajiban menyediakan pangan & kesehatan warga. Kita #TolakDaruratSipil. Ayo kedepankan Karantina Wilayah/Lockdown.
Netizen Tolak Darurat Sipil yang Disampaikan Jokowi, #TolakDaruratSipil Jadi Trending
Editor: Malda
Hot News —Selasa, 31 Maret 2020 09:27 WIB
Terasjabar.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menerapkan kebijakan darurat sipil sebagai langkah untuk mencegah penyebaran virus corona yang menyebabkan Covid-19 di Indonesia. Kebijakan darurat sipil akan beriringan dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Belum sampai 24 jam sejak diumumkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/3), kebijakan Jokowi langsung menuai penolakan dari warganet di media sosial Twitter. Hal itu terlihat dari memuncaknya tagar #TolakDaruratSipil dengan lebih dari 140 ribu ribu kicauan dan menjadi trending topic selama 2 jam terakhir.
Beragam tanggaan dilontarkan netizen menyikapi darurat sipil, di antaranya akun yang menolak darurat sipil dengan menggunakan tagar #TolakDaruratSipil adalah politisi PKS Mardani Ali Sera.
Mardani mengatakan Jokowi cukup melaksanakan karantina wilayah di beberapa daerah untuk membatasi penularan Covid-19 di Indonesia.
"Pak #Jokowi mestinya melaksanakan Karantina Wilayah/ Lockdown. Bisa parsial di bbrp daerah. Tapi justru ingin terapkan Darurat Sipil yg meminta Otoritas Besar tanpa kewajiban menyediakan pangan & kesehatan warga. Kita #TolakDaruratSipil. Ayo kedepankan Karantina Wilayah/Lockdown," ujar @MardaniAliSera.
Akun @AksiKamisan juga menolak kebijakan Jokowi menerapkan darurat sipil untuk menanggulangi Covid-19. Akun itu menilai darurat sipil hanya bisa diterapkan ketika perang militer.
Sedangkan politisi Demokrat Rachland Nashidik meminta Jokowi untuk memgambil kebijakan yang bisa mengatasi frustasi rakyat.
Adapun akun @hipohan menyinggung sosok yang tidak serius ketika Covid-19 ditemukan di Indonesia. Sambil menyertakan tagar #TolakDaruratSipil, akun @hipohan juga mengungkit sosok yang diam ketika tenaga medis gugur dalam menangani Covid-19.
"Dia bercanda saat corona masuk. Tetap masukkan TKA saat wabah. Diam saat para tenaga medis gugur. Lalu tetap lanjutkan pemindahan ibukota. Skr dia tolak stop operasional bis AKAP krn alasan ekonomi, sjk awal dia tdk perduli korban manusia. #TolakDaruratSipil #TolakOmnibusLaw," kicau @hipohan.
Sedangkan akun @JogjaEs01 menilai kebijakan darurat sipil terlalu dini. Dia lebih sepakat pemerintah melakukan karantina wilayah untuk mengatasi penyebaran Covid-19.
"Masih terlalu dini untuk menerapkan darurat sipil. Ancaman hanya dari virus Corona. Penerapan #KarantinaWilayah lebih tepat dan akan menjadi solusi bagi pemerintah dan rakyat. #TolakDaruratSipil," kicau @JogjaEs01.
(jps/mik/CNN)
Belum sampai 24 jam sejak diumumkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/3), kebijakan Jokowi langsung menuai penolakan dari warganet di media sosial Twitter. Hal itu terlihat dari memuncaknya tagar #TolakDaruratSipil dengan lebih dari 140 ribu ribu kicauan dan menjadi trending topic selama 2 jam terakhir.
Beragam tanggaan dilontarkan netizen menyikapi darurat sipil, di antaranya akun yang menolak darurat sipil dengan menggunakan tagar #TolakDaruratSipil adalah politisi PKS Mardani Ali Sera.
"Pak #Jokowi mestinya melaksanakan Karantina Wilayah/ Lockdown. Bisa parsial di bbrp daerah. Tapi justru ingin terapkan Darurat Sipil yg meminta Otoritas Besar tanpa kewajiban menyediakan pangan & kesehatan warga. Kita #TolakDaruratSipil. Ayo kedepankan Karantina Wilayah/Lockdown," ujar @MardaniAliSera.
Akun @AksiKamisan juga menolak kebijakan Jokowi menerapkan darurat sipil untuk menanggulangi Covid-19. Akun itu menilai darurat sipil hanya bisa diterapkan ketika perang militer.
Pak @jokowi , tolong ya...
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 itu dipakai kalau kita lagi perang militer, bukan untuk mengatasi masalah kesehatan!
UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan lebih relavan! #tolakDaruratSipil
787 orang memperbincangkan tentang ini
Pak @jokowi , tolong ya...
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 itu dipakai kalau kita lagi perang militer, bukan untuk mengatasi masalah kesehatan!
UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan lebih relavan! #tolakDaruratSipil
787 orang memperbincangkan tentang ini
Presiden jangan mengambil kebijakan paling minimal untuk mengatasi pandemi; tapi menyiapkan kebijakan paling maksimal untuk mengatasi frustrasi rakyat. #tolakdaruratsipil
794 orang memperbincangkan tentang ini
Adapun akun @hipohan menyinggung sosok yang tidak serius ketika Covid-19 ditemukan di Indonesia. Sambil menyertakan tagar #TolakDaruratSipil, akun @hipohan juga mengungkit sosok yang diam ketika tenaga medis gugur dalam menangani Covid-19.
"Dia bercanda saat corona masuk. Tetap masukkan TKA saat wabah. Diam saat para tenaga medis gugur. Lalu tetap lanjutkan pemindahan ibukota. Skr dia tolak stop operasional bis AKAP krn alasan ekonomi, sjk awal dia tdk perduli korban manusia. #TolakDaruratSipil #TolakOmnibusLaw," kicau @hipohan.
Dia bercanda saat corona masuk. Tetap masukkan TKA saat wabah. Diam saat para tenaga medis gugur. Lalu tetap lanjutkan pemindahan ibukota. Skr dia tolak stop operasional bis AKAP krn alasan ekonomi, sjk awal dia tdk perduli korban manusia. #TolakDaruratSipil#TolakOmnibusLaw
224 orang memperbincangkan tentang ini
Sedangkan akun @JogjaEs01 menilai kebijakan darurat sipil terlalu dini. Dia lebih sepakat pemerintah melakukan karantina wilayah untuk mengatasi penyebaran Covid-19.
"Masih terlalu dini untuk menerapkan darurat sipil. Ancaman hanya dari virus Corona. Penerapan #KarantinaWilayah lebih tepat dan akan menjadi solusi bagi pemerintah dan rakyat. #TolakDaruratSipil," kicau @JogjaEs01.
Masih terlalu dini untuk menerapkan darurat sipil. Ancaman hanya dari virus Corona. Penerapan #KarantinaWilayah lebih tepat dan akan menjadi solusi bagi pemerintah dan rakyat. #TolakDaruratSipil
Lihat Tweet Jogjes lainnya
(jps/mik/CNN)
Loading...