Uu Minta Usulan Lockdown Kabupaten Kota Disampaikan ke Pemprov Jabar
Terasjabar.id - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta pemerintah 27 kabupaten atau kota mengajukan rekomendasi pada pemerintah provinsi sebelum menerapkan kebijakan karantina lokal atau lockdown guna menekan penyebaran virus corona Covid-19.
Uu mengatakan pada prinsipnya pihaknya menghargai kebijakan kepala daerah yang melakukan langkah-langkah pencegahan sepanjang tidak keluar dari payung hukum normatif.
“Ada hierarki pemerintahan, ada tupoksi masing-masing sesuai tingkatan jabatan. Seperti penanganan corona, pemerintah daerah memang memiliki hak otonom. Tapi ada kebijakan pemerintah pusat antara lain terkait karantina yang harusnya berangkat dari rekomendasi pemerintah provinsi,” katanya saat dihubungi, Minggu (29/3/2020).
Menurutnya kebijakan lockdown secara prosedur harus memintakan rekomendasi dari provinsi yang kemudian disampaikan ke pemerintah pusat. Rekomendasi beserta pertimbangan-pertimbangan daerah mutlak dikaji lebih dulu karena lockdown memiliki dampak sosial.
“Semua 27 kabupaten kota kalau ingin lockdown seperti itu adanya mengajukan rekomendasi. Minimal ada pertimbangan-pertimbangan, tidak susah kok, pemerintah pusat nanti pasti melihat dan mempertimbangkan kondisi di daerah,” kata Uu.
Menurutnya penerapan karantina lokal harus mempersiapkan banyak hal terutama pemenuhan kesejahteraan warga yang terkena dampak. Dia mengambil contoh Pemprov Jabar yang sudah merencanakan membagikan bantuan Rp 500 ribu per bulan bagi warga miskin baru yang terdampak wabah corona.
Uu mengaku kebijakan karantina lokal seperti yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya baik guna menekan penyebaran virus. Namun, dia meminta kebijakan tersebut mempertimbangkan aspek hukum dan dampak sosial. (Sam/Tribunjabar.id)