Advertisement

Polisi Siap Beri Sanksi Tegas kepada Warga yang Nekat Berkumpul hingga Denda Jutaan Rupiah

Polisi Siap Beri Sanksi Tegas kepada Warga yang Nekat Berkumpul hingga Denda Jutaan Rupiah
Grid.id
Editor: Malda Teras Health —Kamis, 26 Maret 2020 08:58 WIB

Terasjabar.id - Polisi siap memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang masih berkumpul pada saat berlangsungnya pandemi virus corona (Covid-19).

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol M Iqbal, mengatakan bakal memberikan sanksi uang jutaan rupiah kepada masyarakat yang berkerumunan di tempat publik.

Dikatakannya, hal ini mengacu kepada Pasal 14 Undang-Undang (UU) Ayat 1 dan 2, Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

"Pasal 14 UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Ayat 1, menghalangi penanggulangan wabah, diancam pidana penjara 1 tahun dan atau denda Rp 1.000.000," kata Iqbal, dilansir melalui media sosial milik Divisi Humas Mabes Polri, Rabu (25/3/2020).

"Ayat 2, karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam pidana kurungan 6 bulan dan atau denda Rp 500.000," sambungnya.

Tak hanya itu, hukuman kepada masyarakat yang membandel pun dikenakan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018, tentang Karantinaan Kesehatan.

Berdasarkan itu, masyarakat yang sulit diatur dapat dikenakan pidana satu tahun dan atau denda maksimal Rp 100 juta.

"Tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000," jelas Iqbal.

Sejumlah Pasal lain yang dapat disanksi-kan kepada pelanggar aturan pun siap dilayangkan.

Yakni Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tentang barang siapa yang melawan seorang pejabat yang menjalankan tugas yang sah, dipidana paling lama 1 tahun 4 bulan.

"Pasal 214 ayat 1 KUHP, tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, dipidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu," tambah Iqbal.

"Pasal 218 KUHP, datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah pergi 3 kali oleh atau atas nama penguasa berwenang, diancam karena ikut serta dengan pidana penjara 4 bulan 2 minggu," pungkas Iqbal.

Polres Jakarta Pusat dan TNI Usai Patroli Pembubaran Kerumunan Warga

Jajaran TNI bersama Polres Metro Jakarta Pusat usai berpatroli pembubaran kerumunan warga, pada Selasa malam (24/3/2020).

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Heru Novianto, menjelaskan patroli ini sesuai dengan instruksi dari Markas Besar Polisi (Mabes Polri).

Bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

"Aksi semalam tentu sesuai arahan dari Mabes Polri, untuk membubarkan warga yang berkerumunan di jalan atau tempat umum," jelas Heru, saat dikonfirmasi, Rabu (25/3/2020).

"Iya, ini juga demi pencegahan virus corona (Covid-19)," lanjutnya.

Aksi pembubaran tersebut langsung dipimpin Heru dan Dandim 0501/JP BS Kolonel (Inf), Wahyu Yudhana.

Heru mengatakan, patroli dimulau sejak pukul 21.00 WIB hingga 23.15 WIB.

"Kami mulai berpatroli sejak pukul 21.00 WIB sampai sekira 23.15 WIB," ucapnya.

Dia menambahkan, 150 petugas dari gabungan TNI-Polri ini diterjunkan.

"Total sekiranya ada 150 petugas gabungan TNI dan Polisi. Menggunakan mobil Raisa, ada yang mengendarai mobil patroli, dan motor tril," tutup Heru.

(Tribunjakarta.com)

Polisi Sanksi Warga Denda Virus Corona Jakarta


Related Post



Loading...