Anggaran KKP Menurun Drastis, Dedi Mulyadi Minta KKP Lebih Teliti dan Efisien Mengelola Anggaran

Anggaran KKP Menurun Drastis, Dedi Mulyadi Minta KKP Lebih Teliti dan Efisien Mengelola Anggaran
Tribunjabar.id
Editor: Malda Hot News —Selasa, 18 Februari 2020 18:08 WIB

Terasjabar.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan efisiensi sekaligus lebih teliti dalam mengelola anggaran. Hal itu disebabkan anggaran yang cenderung menurun hampir setengahnya.

"KKP ini mengalami penurunan anggaran yang drastis dari Rp 13 triliun, tinggal setengahnya sekitar Rp 6 triliun," ujar Dedi seusai rapat dengan KKP di Gedung DPR RI, Selasa (18/2/2019).

Menurutnya hal itu menjadi problem KKP dalam dua hal yakni mengamankan laut dari berbagai kejahatan perikanan dan lingkungan, serta memberikan layanan terhadap masyarakat dalam bentuk stimulus pendidikan dan pemasaran produk kelautan perikanan.

"Sehingga diperlukan ketelitian dalam efisiensi pembelanjaan agar lebih produktif," katanya.

Dedi menilai, kepemimpinan KKP di periode Susi Pudjiastuti sudah sangat baik dari segi eksekusi lapangan. Salah satunya memberantas berbagai kejahatan perikanan dan kelautan. Hanya saja masih ada sisi lemah dari segi belanja anggaran.

Saat ini, kata Dedi, DPR mendorong agar KKP di bawah kepemimpinan Edhy Prabowo mampu menjaga laut dan ikan sekaligus menstimulus masyarakat dengan belanja yang tepat dan memadai.

"Saya katakan mulai fokus kepada hal-hal yang lebih penting dan strategis. Kemudian fokus pada belanja-belanja yang berkaitan dengan daerah pesisir yang kini mangrovenya hilang, pasir lautnya diangkat. Ini problem, harus segera di-recovery, kalau tidak, akan menjadi masalah berkepanjangan," kata Dedi.

Izin Kapal

Dalam rapat kali ini, Komisi IV DPR juga menyoroti mengenai regulasi izin kapal yang harus cepat dan terintegrasi. Dewan meminta segera dibuat lembaga yang terintegrasi antara KKP dan Kementerian Perhubungan untuk mengurus izin kapal.

Dua lembaga yang terintegrasi tersebut diharapkan mampu mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam memperoleh izin kapal.

"Lembaga itu juga sekaligus melakukan pengawasan. Jangan sampai ada oknum yang hanya membuat izin tapi tidak pernah berlayar karena izinnya dijual kepada nelayan lain bahkan luar negeri," katanya.

"Seperti yang tadi dikatakan Ibu Alien Mus, di Maluku Utara banyak kapal berbendera merah putih tapi awak kapalnya tidak mengerti Bahasa Indonesia. Ini semua harus transparan dan bisa termonitor," ujar Dedi.(Tribunjabar.id)



KKP Dedi Mulyadi Anggarn DPR RI


Loading...