Dimulai Juni, SPBU Tak Pakai Cash & Makin Canggih

Foto: BPH Migas: Digitalisasi Nozzle SPBU sebagai salah satu solusi efektif awasi BBM Subsidi (dok: BPH Migas)

Editor: Admin Teras Bisnis —Selasa, 18 Februari 2020 13:24 WIB

Terasjabar.id - Digitalisasi nozzle di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berlaku efektif per Juni 2020 nanti. Tujuannya untuk memantau distribusi Bahan Bahar Minyak (BBM) bersubsidi sehingga penyimpangan bisa terpantau.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fansurullah Asa mengatakan PT Pertamina (Persero) dan PT Telkom (Persero) berkomitmen terhadap penggunaan informasi teknologi (IT) sebagai langkah efektif dalam mengendalikan pendistribusian BBM bersubsidi.

"Menteri ESDM, Dirut Pertamina, Dirut Telkom sudah komit Juni 2020, IT nozzle yang mencatat CCTV, mencatat nomor polisi itu sudah berjalan, tunggu saja," ungkapnya di VII DPR RI di Jakarta, Rabu (12/02/2020).

Lebih lanjut dirinya mengatakan, melalui pemasangan digitalisasi nozzle ditargetkan menyasar ke 5.518 SPBU di seluruh Indonesia. Hingga 10 Februari 2020, Automatic Tank Gauge (ATG) telah terpasang pada 4.062 SPBU, 2.919 SPBU terpasang Electronic Data Capture dan 1.138 SPBU mampu mencatat nomor polisi secara manual menggunakan EDC.

Menteri ESDM juga sudah menginstruksikan pencatatan penjualan Jenis BBM Tertentu (JBT) berbasis elektronik kepada Pertamina berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Di mana instruksi ini dituangkan dalam Surat Menteri Nomor 2458/10/MEM.S/2018 tertanggal 22 Maret 2018. Berdasarkan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, kouta penyaluran BBM JTB atau BBM bersubsidi sebanyak 15,87 juta kilo liter (KL).

Terdiri dari 15,31 juta KL untuk BBM jenis solar dan sisanya 0,56 juta KL BBM jenis minyak tanah. Pertamina sendiri mendapatkan kuota 15,07 juta KL JBT solar, sementara 234 ribu KL JBT solar untuk PT AKR Corporindo. Kouta BBM JBT tahun 2020 ini naik 5,03 persen dari tahun 2019 lalu, yakni 15,11 juta kl.

Berdasarkan catatan BPH Migas sepanjang tahun 2019 ditemukan 404 kasus penyelewengan BBM bersubsidi. Antisipasi yang ditempuh Pemerintah selain digitalisasi adalah revisi beleid Perpres Nomor 191 Tahun 2014 terhadap perubahan konsumen pengguna kendaraan.

(Cnbcindonesia.com)

Dimulai Juni SPBU Tak Pakai Cash Makin Canggih PT Pertamina (Persero) PT Telkom (Persero) Digitalisasi nozzle